Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi warga atas luapan lumpur Sidoarjo. Hal itu kemungkinan dengan melibatkan bank dalam mempercepat pembayaran kepada warga. "Mungkin dengan skema meminjam pembiayaan ke perbankan. Mungkin Lapindo tidak punya uang untuk itu," kata Soekarwo usai rapat penyelesaian luapan lumpur Lapindo di Kantor Presiden, Senin (25/4).
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, hadir 3 Menteri Koordinator, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Juga sejumlah pejabat terkait seperti Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan Kepala BPLS.
Skema pinjaman ke Bank ini, kata Soekarwo, karena masyarakat mendesak agar pembayaran ganti rugi segera dilakukan. "Minarak Lapindo agar segera menyelesaikan tanggungannya. Pemerintah mendorong itu," ujar Soekarwo.
Menurut Bupati Sidoarjo Syaiful Illah, berkaitan soal Lapindo sedang dicarikan jalan, misalnya alternatif dipinjami dari bank. Menurutnya, awalnya Lapindo ingin mencicil, sampai akhir 2012. Padahal, pada komitmen awalnya selesai pada pertengahan tahun ini. "Lapindo tetap komitmennya sampai 2012, tapi masyarakat minta cepat dilunasi," katanya.
Syaiful mengatakan ganti rugi yang belum dibayarkan sekitar 1,104 triliun yang terdiri dari 13.146 KK. Lapindo menyerahkan kepada pemerintah agar mencari jalan keluar. "Karena rakyat mendesak, supaya ditalangi dulu oleh pemerintah pusat. Tapi, apakah akan dibiayai dari bank atau APBN," katanya.
Sembilan desa diselesaikan dengan Perpres 48 tahun 2008 yang ditangani oleh Lapindo. Sedangkan ada 3 desa terdampak yang menjadi tanggungan pemerintah sekitar Rp 142 miliar. "Tapi, untuk menyelesaikan yang 3 desa itu menunggu Lapindo lunas. Kalau itu didulukan, Lapindo belum lunas bagaimana. Nanti terjadi kecemburuan sosial," katanya.
Ia mengatakan belum lunasnya pembayaran itu mengakibatkan proses persiapan menghadapi luapan lumpur dengan membangun tanggul di sisi utara dilawan warga. "Orang-orang di situ menolak pembangunan tanggul, sebelum dilunasi," katanya. Saat ini tanggul sudah diperkuat dari 9 rukun tetangga merangkak lagi menjadi 45 rukun tetangga. "Ini daerah Siring, Jatirejo, Mindi, dan Besuki Timur juga," katanya. Sedangkan pembenahan infrastruktur pun masih terus dilakukan.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.