Pembayaran Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Masih Mendapatkan Janji Dari Minarak Lapindo Jaya Sekitar 250 Warga Korban Lumpur Lapindo Yang Tinggal Di Kahuripan Nirwan Terima Sertifikat Rumahnya Korban Leasing Sulit Mendapatkan Keadilan dari Kepolisian Polres Sidaorjo Tidak Menanggapai Laporan Korban Leasing Korban Leasing Takut Untuk Membuat Laporan Kepada Kepolisan Program Anak Asuh JAS MERAH untuk Anak-Anak Kurang Beruntung Isu Kudeta Tidak Terbukti, Lapas Di Jogja di Kudeta Pasukan Tidak Dikenal PT. MINARAK LAPINDO JAYA YANG BERJANJI MENYELESAIKAN SERTIFIKAT WARGA KAHURIPAN PADA BULAN OKTOBER, TIDAK TERBUKTI

Selasa, 30 Agustus 2011

Minarak Lapindo Tidak Bantah Kawat Diplomatik AS

Minarak Lapindo Jaya tidak membantah kabar kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks yang menyebut perusahaan milik kelompok Bakrie tersebut tidak membayar kepada kontraktor penghentian semburan lumpur asal Amerika Serikat pada 14-15 Oktober 2006. Dalam kawat diplomatik tersebut laporan ini disampaikan Duta Besar Amerika Serikat B Lynn Pascoe kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Oktober 2006.

Juru bicara Minarak Yuniwati Teryana mengatakan pembayaran kontrak dilakukan sesuai dengan perjanjian. “Pembayaran dilakukan berdasarkan termin,” katanya melalui pesan pendek kepada Tempo Jumat 26 Agustus 2011. Menurut Yuniwati pembayaran kepada kontraktor dilakukan berdasarkan kinerja. Namun Yuniwati tidak menjelaskan apakah perusahaan asal Amerika Serikat itu dinilai berkinerja di bawah kesepakatan.

Yuniwati mengatakan tidak ingat perusahaan yang disebut Pascoe. “Saya tidak ingat perusahaan yang mana dan berapa nilai kontraknya,” ujarnya. Yuniwati mengklaim setiap pekerjaan dengan perusahaan lain dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama. “Pekerjaan dilakukan sesuai kontrak service, terms, dan kondisi,” katanya.

Masih menurut Wikileaks, Pascoe mengatakan perusahaan itu kecewa kepada Lapindo karena hingga 14-15 Oktober belum dibayar. Padahal, menurut Pascoe, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro berjanji akan menjamin pembayaran perusahaan tersebut.

“Tetapi ternyata pembayaraannya tertunda,” kata Pascoe. Menurut dia perusahaan kontraktor itu membutuhkan waktu dan ongkos dalam proyek penghentian semburan lumpur sejak Mei 2006. Menanggapi laporan Pascoe, Jusuf Kalla, masih menurut Pascoe, berjanji akan berbicara dengan pemerintah soal Lapindo ini.

http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/08/26/brk,20110826-353785,id.html

0 komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA DAN SUDI MEMBACA ARTIKEL-ARTIKEL YANG ADA PERJUANGAN KAMI TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI KAMI TERUS AKAN MELAWAN SAMAPAI KAPANPUN BANTUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT SANGAT KAMI BUTUHKAN, DERITA KAMI JANGAN DI BAWA KE RANAH POLITIK

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More