Penanganan semburan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo rupanya mendapat
mendapat perhatian Amerika Serikat. Pada kawat diplomatik Kedutaan Besar
Amerika Serikat di Jakarta tertanggal 27 Juni 2007, tertulis bahwa
penanganan Lapindo itu menggerus keuangan negara.
Setahun sejak semburan lumpur yaitu pada 29 Mei 2007, adalah tahun ujian kesabaran bagi penduduk Porong. Menurut mereka, seperti dalam bocoran Wikileaks, pemerintah Indonesia telah sukses menekan pemerintah lokal agar tidak merongrong tanggung jawab pemerintah pusat sebagai penyebab bencana ini.
Sayangnya, kata kawat berkode 07JAKARTA1768, pemerintah lokal yang berusaha meredam kekacauan di Porong hanya mendapat sedikit perhatian dari pemerintah pusat. Akhirnya, pemerintah daerah menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkritik upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah pusat itu.
Minimnya tindakan pemerintah Indonesia yang dikombinasikan ganti rugi yang belum tentas, semakin membuat pengungsi Lapindo frustasi. Pengungsi saat ini sudah malas memilih jalur diplomasi untuk mengurus ganti rugi dan tanggung jawab pemerintah. Bahkan hingga saat ini, masalah ganti rugi ini belum benar-benar tuntas.
Menurut Kedutaan Amerika, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pengungsi Lapindo di Istana Presiden pada 24 Juni 2007 hanyalah pepesan kosong. Pertemuan itu, kata mereka, hanya bertujuan untuk kepentingan politik dan menghindari penggunaan hak interpelasi.
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/08/26/brk,20110826-353753,id.html
Setahun sejak semburan lumpur yaitu pada 29 Mei 2007, adalah tahun ujian kesabaran bagi penduduk Porong. Menurut mereka, seperti dalam bocoran Wikileaks, pemerintah Indonesia telah sukses menekan pemerintah lokal agar tidak merongrong tanggung jawab pemerintah pusat sebagai penyebab bencana ini.
Sayangnya, kata kawat berkode 07JAKARTA1768, pemerintah lokal yang berusaha meredam kekacauan di Porong hanya mendapat sedikit perhatian dari pemerintah pusat. Akhirnya, pemerintah daerah menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkritik upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah pusat itu.
Minimnya tindakan pemerintah Indonesia yang dikombinasikan ganti rugi yang belum tentas, semakin membuat pengungsi Lapindo frustasi. Pengungsi saat ini sudah malas memilih jalur diplomasi untuk mengurus ganti rugi dan tanggung jawab pemerintah. Bahkan hingga saat ini, masalah ganti rugi ini belum benar-benar tuntas.
Menurut Kedutaan Amerika, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pengungsi Lapindo di Istana Presiden pada 24 Juni 2007 hanyalah pepesan kosong. Pertemuan itu, kata mereka, hanya bertujuan untuk kepentingan politik dan menghindari penggunaan hak interpelasi.
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/08/26/brk,20110826-353753,id.html
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.