Pembayaran Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Masih Mendapatkan Janji Dari Minarak Lapindo Jaya Sekitar 250 Warga Korban Lumpur Lapindo Yang Tinggal Di Kahuripan Nirwan Terima Sertifikat Rumahnya Korban Leasing Sulit Mendapatkan Keadilan dari Kepolisian Polres Sidaorjo Tidak Menanggapai Laporan Korban Leasing Korban Leasing Takut Untuk Membuat Laporan Kepada Kepolisan Program Anak Asuh JAS MERAH untuk Anak-Anak Kurang Beruntung Isu Kudeta Tidak Terbukti, Lapas Di Jogja di Kudeta Pasukan Tidak Dikenal PT. MINARAK LAPINDO JAYA YANG BERJANJI MENYELESAIKAN SERTIFIKAT WARGA KAHURIPAN PADA BULAN OKTOBER, TIDAK TERBUKTI

Kamis, 03 Februari 2011

Kebohongan Pemerintahan SBY Yang Senang Berhutang Serta Karya Demokrat Tentang Iklan Kebohongann

Saya sedikit akan mengulas fakta beberapa kebijakan SBY (Sebagai Presiden) dan kampanye SBY selaku orang partai (Bukan Presiden) jika kita melihat dan mengetahui data yang sesungguhnya, kita akan bingung dan bertanya-tanya dengan statment para politisi Demokrat maupun SBY (SBY selaku ketua dewan pembina Demokrat), saya sebagai warga negara patut untuk memberikan dan berpartisipasi dalam memberika informasi yang sebebnar-benarnya.


ISI IKLAN DEMOKRAT VERSI "KEBOHONGAN PUBLIK"
Saya akan deskripsikan iklan Partai Demokrat yang membuat saya muak, Isi iklan yang bertemakan “Harga BBM Diturunkan” sebagai berikut:

"BBM diturunkan.....diturunkan......diturunkan lagi
"Terima Kasih Pak SBY"
Partai Demokrat bersama SBY terus berjuang untuk meringankan beban hidup rakyat
BBM telah diturunkan 3 x. pertama kalinya sepanjang sejarah
Mari kita dukung terus....Lanjutkan!!!"

Iklan tersebut dipublikasikan dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan untuk itu, Demokrat harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah, iklan yang ditayangkan selama 5 hari melalui saluran : (tidak jelas dari mana anggaran yang digunakan dan tidak pernah transparan)

- SEMUA STASIUN TV NASIONAL
- 16 TV Lokal di Jawa Barat dan Jawa Tengah
- 483 stasiun radio lokal di seluruh Indonesia
- 11 Koran nasional dan 5 koran lokal dengan format Full color
- 3 Majalah wanita
- 4 Tabloid wanita


Sedangkan iklan-iklan Partai Demokrat yang terdahulu masih saya tolerir dan terima yakni iklan “Dirgahayu RI ke-63”, “Selamat Berbuka Puasa”, “Ramadhan,” “HUT Partai Demokrat” “Idul Fitri”, “Hari Ibu”, dan “Selamat Tahun Baru” dan yang terbaru adalah iklan "Tahun Baru Imlek 2562".

Para politisi Demokrat sangat tidak tahu diri atau memang bodoh, bahwa sejak SBY menjabat di tahun 2004, kabinet SBY telah menaikan harga minyak PREMIUM dari Rp. 1.810 menjadi Rp. 4.500, dan SOLAR dari Rp. 1890 menjadi Rp. 4.500 sedangkan MINYAK TANAH dari Rp. 700 menjadi Rp. 2.500. padahal pada tahun 2004, harga minyak mentah dunia berada dikisaran angka USD 44 perbarel, sedangkan saat ini harga minyak mentah dunia dikisaran angka USD 103 perbarel akibat krisis di timur tengah.

Data tersebut, sangat jelas bahwa Pemirintahan SBY maupun oknum Demokrat secara terang-terangan menipu rakyat. Bagaimana harga BBM yang saat ini diharga Rp 4.500 per liter bisa dianggap lebih murah dari Rp 1.810 di tahun 2004 (padahal harga minyak mentah 2004-2009 tidak jauh berbeda). Ini adalah bentuk penipuan, para politisi penipu yang didukung oleh seorang Doktor Ekonomi Pertanian IPB. SBY dengan tanpa  dosa dan menyebut ini sebagai prestasi dari pemerintahan yang dipimpinnya dan meminta dukungan masyarakat agar memilih partai Demokrat dengan para politisi yang telah membodohi masyarakat miskin dan terbelakang.

SBY mendukung penjualan aset 37 BUMN mirip dengan Pemerintah Megawati
Sangat Jelas ini merupakan kebijakan pemerintahan SBY yang sedang menghancurkan ekonomi kerakyatan yang sudah dibangun oleh para founding father kita (sumbangsih Bung Karno & Bung Hatta) dengan menjual aset-aset strategis yakni BUMN. sekali lagi, pemerintahan SBY berencana dan bahkan merupakan menjadi agenda dalam kepemerintahannya, ini merupakan bentuk pelangaran konstitusi tertinggi di negeri ini yakni UUD 1945 pasal 33.

SBY MENAMBAH UTANG INDONESIA DARI 1275 MENJADI 1667 TRILIUN DALAM 4 TAHUN
Saya sangat heran dengan kader-kader Demokrat yang selalu teriak bahwa pemerintahn SBY telah berhasil dalam membangun perekonomian Indonesia lebih baik dan lebih maju sepanjang sejarah Bangsa Indonesia, apakah selam ini mereka tidak melihat dan pernah mengakses data Dirjen Pengelolan Utang - Departemen terlebih melihat fakta-fakta ???

Pidato Presiden SBY terkait RAPBN 2011 dan Nota Keuangan di hadapan Sidang paripurna DPR dinilai sangat ambisius, sayang ambisi besar dengan angka-angka yang tertuang tidak simetris dengan desain reformasi birokrasi yang ducapkannya.
Pemerintah telah membuat ancang-ancang RAPBN 2011 dengan dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%, laju inflasi 5,3%, suku bunga SBI 6,5%, serta lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.

Dengan angka tersebut, Pemerintah mengambil ancang-ancang pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun, atau naik Rp94 triliun (9,5%) dari target APBN-P 2010. Menurut SBY saat pidato kenegaraan tentang pengantar nota keuangan RAPBN 2010 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8), anggaran belanja negara pada 2011 direncanakan sebesar Rp1.202 triliun, atau meningkat Rp76 triliun (6,7%) dari pagu APBN-P 2010, dengan demikian, RAPBN 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp115,7 triliun, atau 1,7% dari PDB, ujar SBY.

Berikut ini Jumlah total Utang Indonesia (2001-2009)
  1. 2001 : Rp. 1263 triliun
  2. 2002 : Rp. 1249 triliun
  3. 2003 : Rp. 1240 triliun
  4. 2004 : Rp. 1275 triliun
  5. 2005 : Rp. 1268 triliun
  6. 2006 : Rp. 1310 triliun
  7. 2007 : Rp. 1387 triliun
  8. 2008 : Rp. 1623 triliun
  9. 2009 : Rp. 1667 triliun

    Sumber : PERKEMBANGAN UTANG PEMERINTAH 2001-2009 (DMO)
    http://www.dmo.or.id

    Perkembangan Utang Dalam Negeri Indonesia 2004-2009
    ·         2004 : Rp 662 triliun
    ·         2005 : Rp 656 triliun
    ·         2006 : Rp 748 triliun
    ·         2007 : Rp 801 triliun
    ·         2008 : Rp 906 triliun
    ·         2009 : Rp 920 triliun

    Cat: Utang dalam negeri berbentuk Surat Utang Negara termasuk surat utang berbentuk syari’ah 

    Dari data di atas, mengenai Hutang Indonesia, maka ada beberapa fakta yang perlu ditelaah:

    1. Pemerintah SBY “berhasil” membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Atau peningkatan utang negara selama pemerintah SBY naik rata-rata 80 triliun per tahun. Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkan utang di era Pak Harto yakni 1500 triliun dalam jangka 32 tahun.
    2. Selama 3,5 tahun memimpin Indonesia, Megawati menambah jumlah utang Indonesia sebesar Rp 12 triliun atau rata-rata naik sekitar Rp 4 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibanding SBY yakni 80 T per tahun.
    3. Mental (secara kuantitatif) berutang pemerintah SBY 20 kali lebih besar (80 T dibagi 4 T) dibanding pemerintah Megawati.
    4. Menjelang Pemilu, jumlah utang Indonesia memiliki trend naik. Anggaran negara akan naik secara signifikan disertai defisit yang besar. Anggaran besar umumnya untuk program-program menarik simpati masyarakat seperti peningkatan anggaran sosial dan kesehatan menjelang pemilu, BLT, dan sejenisnya.
    5. Meskipun utang luar negeri tidak mengalami kenaikan signifikan, namun utang dalam negeri bertambah signifikan. Selama Indonesia merdeka, baru di pemerintah SBY utang dalam negeri naik 50% dalam jangka waktu 4 tahun (600-an triliun menjadi 900-an triliun)
    6. Siapakah yang akan membayar utang tersebut?? : Generasi Mendatang dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang ketika Pak SBY telah tidak menjabat sebagai Presiden! Hal ini tidak jauh berbeda dengan era Soeharto yang meninggalkan segudang utang luar negeri, namun di era SBY, beliau meninggalkan utang dalam negeri yang fantastis. Dalam waktu 5-10 mendatang, setidak-tidaknya pemerintahan di tahun 2014-2024  akan menganggarkan puluhan triliun dana APBN tiap tahunnya untuk menutup utang + bunga yang dilakukan pemerintah SBY selama 2004-2009 ini. Kapankah ini berakhir? Lihatlah bagaimana Indonesia kembali terbilit hutang sejak pemerintahan Megawati
    7. Secara analisis finansial umum (bukan utang ala Word Bank), maka penilaian utang ditentukan oleh definisi Debt to Foreign Exchange Rate ratio atau Ratio Utang/Devisa. Pada tahun 2004, ratio utang terhadap devisa Indonesia adalah sebesar Rp 1275 T / 331 T = 3,85. Sedangkan pada tahun 2008, ratio utang terhadap devisa Indonesia adalah Rp 1667 T / 552 T = 3.01. Angka 3 masihlah tinggi jika dibanding rasio utang/devisa China yakni  hanya USD 363 M / 1946 M = 0.186. Dan salah satu mengapa ekonomi Thailand cukup stabil meskipun terjadi perang politik adalah rasio utang/devisa cukup kecil yakni USD 59M/114M = 0.52 disamping struktur ekonomi “klaster UKM“nya yang kuat.

      0 komentar:

      Posting Komentar

      Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.

      KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA DAN SUDI MEMBACA ARTIKEL-ARTIKEL YANG ADA PERJUANGAN KAMI TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI KAMI TERUS AKAN MELAWAN SAMAPAI KAPANPUN BANTUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT SANGAT KAMI BUTUHKAN, DERITA KAMI JANGAN DI BAWA KE RANAH POLITIK

      Share

      Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More