Hampir seluruh fraksi di DPR Daerah Sidoarjo setuju untuk kembali membentuk Panitia Khusus Lumpur Lapindo. mereka akan berjanji akan memperjuangkan kepentingan korban lumpur lapindo terkait pembayaran ganti rugi dan jual beli lahan mereka yang sampai saat ini belum tuntas.
Sudah beberapa kali DPRD Sidoarjo membentuk pantia dan pansus lumpur sejak terjadinya Semburan Lumpur dan tidak ada satu pun yang berhasil diperjuangkan oleh DPRD Sidoarjo, para anggota dewan sepertinya sudah ketagihan lumpur lapindo untuk menjadi investor bagi kantong-kantong pribadi mereka
Usulan ini akan disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi di DPRD Sidoarjo, para anggota dewan berjanji untuk menjembatani permasalahan korban lumpur dengan PT. Minarak Lapindo Jaya yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi
Selain itu, mereka juga menjanjikan korban Lapindo yang hidup di kawasan tak layak huni juga mendapat ganti rugi yang layak. Sebab, selama ini mereka terkena dampak langsung semburan lumpur Lapindo. Di antaranya semburan gas methana yang menyesakkan pernapasan serta mengganggu kesehatan warga. Bahkan sejumlah titik gelembung juga terbakar sehingga berbahaya bagi keselamatan warga.
Dukungan pembentukan Panitia Khusus juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Keadilan Sejahtera. Meski Panitia Khusus tak bisa menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo, Panitia telah memediasi dialog korban Lapindo dengan para pihak untuk mencari jalan keluar. "Panitia Khusus masih dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan lumpur," kata ketua Fraksi PAN-PKS, Emir Firdaus.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga berharap agar Panitia Khusus lumpur Lapindo kembali dibentuk. Panitia Khusus bekerja selama dua periode pada 2010 lalu dianggap telah berhasil membantu menyelesaikan sebagian persoalan korban Lapindo. "Panitia Khusus lumpur Lapindo penting memperjuangkan nasib korban Lapindo. Harap segera dibentuk kembali," kata Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nur Akhmad.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, yang memiliki suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo. "Kasus lumpur Lapindo tak kunjung usai. Harus segera dituntaskan," kata Ketua Fraksi Demokrat, Juana Sari.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga berharap agar Panitia Khusus lumpur Lapindo kembali dibentuk. Panitia Khusus bekerja selama dua periode pada 2010 lalu dianggap telah berhasil membantu menyelesaikan sebagian persoalan korban Lapindo. "Panitia Khusus lumpur Lapindo penting memperjuangkan nasib korban Lapindo. Harap segera dibentuk kembali," kata Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nur Akhmad.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, yang memiliki suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo. "Kasus lumpur Lapindo tak kunjung usai. Harus segera dituntaskan," kata Ketua Fraksi Demokrat, Juana Sari.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.