Ratusan korban lumpur Lapindo dari peta terdampak menggelar aksi kembal di DPRD Sidoarjo. Mereka mendesak Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Lapindo segera memanggil PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) terkait berhentinya cicilan pembayaran ganti rugi 80 persen.
Korban lumpur Lapindo asal Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kecamatan Porong dan Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin tersebut sangat kecewa terhadap PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) hingga sampai sekarang banyak korban Lumpur Lapindo belum menerima cicilan pembayaran 80% beberapa bulan terakhir. “Januari 2011 sudah dibayar, tapi Februari, Maret, dan April tidak dibayar. Sedangkan untuk Mei dibayar tapi hanya Rp 5 juta,Kamis (16/6/2011).
Korban lumpur Lapindo membawa spanduk yang bertuliskan Cicilan 80 persen Macet dan P20 persen belum dibayar. Pansus Lumpur Lapindo akhirnya keluar dan menemui perwakilan mereka, sedangkan warga lainnya bertahan di depan DPRD Sidoarjo, selain berorasi mereka juga menggelar doa bersama.
Ari warga korban lumpur Lapindo asal Desa Glagaharum, Porong, menyatakan bahwa ganti rugi korban lumpur yang dibayar secara cicil oleh MLJ, sampai saat ini masih molor terlambat hingga lebih dari 5 bulan hingga 9 bulan.
Warga juga menuntut agar segera dibayar ganti ruginya senilai Rp 1 juta/meter persegi untuk tanah kering dan Rp 1,5 juta /meter persegi bagi tanah dan bangunan. ”Warga Gempolsari sudah hampir 5 tahun menderita, tapi tak pernah diperhatikan Lapindo Brantas Inc maupun pemerintah,” ujarnya di depan anggota Pansus, Kamis (16/6/2011).
Pansus Lumpur yang diketuai HM. Zainul Lutfi, menerima dan mendengarkan keluhan para korban lumpur Lapindo. Pansus Lumpur diminta agar segera menekan Minarak untuk membayar cicilan ganti rugi korban lumpur. “Sampai saat ini cicilan 80 persen berhenti hingga 7 bulan. Kami minta Pansus Lumpur ikut menekan Minarak,” ungkap Roni.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, HM. Zainul Lutfi mengatakan permasalahan lumpur saat ini masih cukup komplek. Salah satunya penyelesaian pembayaran untuk korban lumpur yang masuk peta terdampak sesuai Perpres 14 Tahun 2007 yang ditanggung Lapindo. “Kita sudah beberapa kali memfasilitasi korban lumpur agar segera dibayar oleh Minarak,” ujarnya.
Terakhir, lanjut politisi asal PAN tersebut, pihaknya ke Jakarta dan mengusulkan agar pembayaran ganti rugi ditalangi oleh Pemerintah, namun akhirnya diketahui dari Lapindo menolaknya. Lapindo berjanji akan melunasi pembayaran Mei 2012 dan Mei 2011 akan mengucurkan uang diatas Rp1 triliun untuk pembayaran ganti rugi. Kenyataannya, sampai saat ini angsuran tiap bulan juga tersendat. “Kita selama ini memperjuangkan warga korban lumpur agar mendapat perlakuan yang adil,” tandasnya.
Sementara itu korban lumpur Lapindo juga mempertanyakan uang senilai Rp 420 miliar yang pernah dijanjikan 25 April 2011 untuk dibuat membayar tunggakan cicilan. Kenapa juga, lanjutnya, sampai saat ini tak juga direalisasikan dan tunggakan dari bulan ke bulan belum juga dibayar. ”Janji dan janji itulah yang disampaikan Minarak. Namun realisasinya tidak ada,”ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.