Warga yang bermukim di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo berharap mendapat ganti rugi yang sama dengan korban lumpur lainnya. Warga yang berada di 45 Rukun Tetangga tersebar di 13 Desa sekitar pusat semburan ini mengaku diperlakukan berbeda. Lantaran, hingga kini tak ada kejelasan mengenai nasib mereka.
"Kami minta ganti rugi seperti warga di sembilan RT," kata warga Besuki Timur, Adib Rosadi, Senin (28/3). Mereka mengeluh selama ini air sumur warga tercemar dan tak layak konsumsi. Akibatnya, mereka harus antre untuk mendapat air bersih layak minum. Bahkan, berbagai jenis tanaman dan pepohonan mati mengering.
Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab atas penanganan lumpur Lapindo. Alasannya, warga tak nyaman hidup dengan kecemasan di sekitar lokasi semburan. Mereka khawatir jika semburan lumpur juga menenggelamkan desanya. "Tak hanya bantuan sosial, bagaimana aset kami," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Independen Kajian Kelayakan Pemukiman yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur merekomendasikan agar seluruh wilayah diusulkan sebagai kawasan tanggap darurat. Tim independen telah mensurvei kelayakan pemukiman warga di sekitar semburan lumpur Lapindo. Di antaranya menggunakan sejumlah parameter berupa semburan, retakan, penurunan tanah, pencemaran air, kerusakan aset, ekonomi dan psikologi masyarakat.
Anggota Panitia Aditya Nindyatman menyatakan akan memfasilitasi kepentingan korban yang bermukim di sekitar pusat semburan. Termasuk meminta Gubernur Jawa Timur untuk menindaklanjuti jalan keluar bagi korban Lapindo. "Hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Panitia khusus menjanjikan akan mempertemukan warga bersama Menteri Sosial, Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pertemuan tersebut, dijadwalkan pekan depan bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Aditya menjelaskan jika pemukiman warga sekitar pusat semburan tak sehat dan berbahaya bagi kesehatan. Sebab, bermunculan semburan gelembung (bubble) bercampur air dan lumpur yang mengeluarkan gas metana. Bahkan sumur warga berwarna kuning dan terasa asin. "Warga antre panjang untuk mendapat pasokan air bersih," ujarnya.
Menanggapi keluhan warga, Juru Bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Achmad Khusiri menyatakan telah menerima hasil survei Tim Kajian Kelayakan Pemukiman tersebut. Selanjutnya, Badan Penanggulangan dan Badan Geologi segera meneliti kondisi geologi di kawasan pemukiman warga. "Menggunakan survei tiga dimensi," katanya.
Hasil penelitian ini, katanya, diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan daerah mana saja yang tak layak huni dan mendapat ganti rugi. Survei Tim Kajian dan penelitian Badan Geologi menjadi dasar memutuskan persoalan tersebut.
"Kami minta ganti rugi seperti warga di sembilan RT," kata warga Besuki Timur, Adib Rosadi, Senin (28/3). Mereka mengeluh selama ini air sumur warga tercemar dan tak layak konsumsi. Akibatnya, mereka harus antre untuk mendapat air bersih layak minum. Bahkan, berbagai jenis tanaman dan pepohonan mati mengering.
Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab atas penanganan lumpur Lapindo. Alasannya, warga tak nyaman hidup dengan kecemasan di sekitar lokasi semburan. Mereka khawatir jika semburan lumpur juga menenggelamkan desanya. "Tak hanya bantuan sosial, bagaimana aset kami," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Independen Kajian Kelayakan Pemukiman yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur merekomendasikan agar seluruh wilayah diusulkan sebagai kawasan tanggap darurat. Tim independen telah mensurvei kelayakan pemukiman warga di sekitar semburan lumpur Lapindo. Di antaranya menggunakan sejumlah parameter berupa semburan, retakan, penurunan tanah, pencemaran air, kerusakan aset, ekonomi dan psikologi masyarakat.
Anggota Panitia Aditya Nindyatman menyatakan akan memfasilitasi kepentingan korban yang bermukim di sekitar pusat semburan. Termasuk meminta Gubernur Jawa Timur untuk menindaklanjuti jalan keluar bagi korban Lapindo. "Hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Panitia khusus menjanjikan akan mempertemukan warga bersama Menteri Sosial, Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral sebagai dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pertemuan tersebut, dijadwalkan pekan depan bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Aditya menjelaskan jika pemukiman warga sekitar pusat semburan tak sehat dan berbahaya bagi kesehatan. Sebab, bermunculan semburan gelembung (bubble) bercampur air dan lumpur yang mengeluarkan gas metana. Bahkan sumur warga berwarna kuning dan terasa asin. "Warga antre panjang untuk mendapat pasokan air bersih," ujarnya.
Menanggapi keluhan warga, Juru Bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Achmad Khusiri menyatakan telah menerima hasil survei Tim Kajian Kelayakan Pemukiman tersebut. Selanjutnya, Badan Penanggulangan dan Badan Geologi segera meneliti kondisi geologi di kawasan pemukiman warga. "Menggunakan survei tiga dimensi," katanya.
Hasil penelitian ini, katanya, diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan daerah mana saja yang tak layak huni dan mendapat ganti rugi. Survei Tim Kajian dan penelitian Badan Geologi menjadi dasar memutuskan persoalan tersebut.
2 komentar:
SELAMA RAKYAT SIDOARJO TIDKA BERSATU, KORBAN AKAN BERJATUHAN DAN AKAN TERUS MENENGELAMKAN RUMAH-RUMAH WARGA......
GANYANG SBY....
Betul mas.....itulah problem korban lapindo...tiap perwakilan slalu di iming2 duit agar perjuangan slalu berbelok arah.
trims sarannya bung Harry
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.