Korban Lumpur Lapindo, Tuntut Keadilan Blokir Raya Porong dan Jalur Rel Kereta

Ribuan korban lumpur Lapindo dari 45 RT di luar peta terdampak, tuntut keadilan kepada perwakilan pemerintah, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Warga yang bermukim di sekitar areal semburan lumpur itu menyegel kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan menutup akses jalan masuk proyek.

Aksi itu diawali sekitar pukul 08.00. Mula-mula hanya ratusan warga berkumpul di balai desa Mindi dan Ketapang, tanpa komando warga pun merangsek masuk dan membajak dua eskavator BPLS. Mereka kemudian membentangkan beberapa poster berisikan permintaan agar pemerintah segera menerbitkan payung hukum.

Unjuk rasa warga korban dampak lumpur lapindo ini berujung panas, tidak puas dengan menyegel kantor BPLS, sebagian dari mereka bergerak menuju jalan raya porong dan stasiun kereta api, warga yang kebanyakan ibu-ibu ini memasang pagar hidup, kayu, batu dan kursi di tengah jalan sambil membentangkan spanduk tuntutan kepada pemerintah. Selasa (12/07/2011).

"Kami menuntut agar diberikan ganti rugi yang sesuai," kata juru bicara aksi, Suparno, Selasa, 12 Juli 2011.

Akibat aksi ini, arus lalu lintas yang menghubungkan Surabaya-Malang itu lumpuh. Arus lalu lintas Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya macet. Ratusan kendaraan terhenti di tengah jalan. Kemacetan terjadi sepanjang 3 kilometer lebih. Meski polisi meminta warg agar segera membubarkan diri, warga tetap saja ngotot duduk di tengah jalan.

”Pokoknya, sebelum ada kepastian maka kami meminta agar BPLS menghentikan kegiatannya. Warga tidak memperkenankan BPLS menempati kantor ini,” kata Suprapto salah satu koordinator lapangan.

Selain itu, warga korban lumpur Lapindo juga memblokir jalur kereta api di Stasiun Porong Kabupaten Sidoarjo. Di jalur kereta yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi dan Surabaya-Malang ini tergolong padat. Mereka meletakkan bantalan rel di kedua jalur kereta. Mereka juga membentangkan spanduk bertulisan "BPLS jangan jadikan Mindi bencana kemanuasiaan." 

”Kami menuntut agar pemerintah segera memasukkan  ke dalam peta terdampak, secepatnya harus dibayar,” kata Mudofir warga Mindi, di sela demo.

Sejumlah aparat kepolisian dan petugas PT Kereta Api gagal melakukan mediasi dan menghentikan aksi mereka. 

Juru bicara PT Kereta Api Daerah Operasional Surabaya, Sri Winarto, mengaku tengah menuju lokasi blokade warga. Ia berharap warga menahan diri dan menghentikan aksi tersebut. Karena aksi ini, keberangkatan 3 kereta api yang melintas di Porong juga di-pending, dua kereta api diantaranya berhenti di Stasiun Porong dan satu lagi Stasiun Bangil. 

Jasimin, koordinator aksi menuturkan, tuntutan warga sebenarnya sudah jelas. Mereka menginginkan agar secepatnya dimasukkan dalam peta terdampak dan ada payung hukumnya. Dengan begitu warga bisa segera menikmati ganti-rugi seperti korban lumpur lainnya.

Warga 45 RT itu juga menuntut agar pemerintah segera memberikan Jatah Hidup (Jadup), uang kontrak, dan evakuasi. “Kami menginginkan agar dimasukkan peta terdampak lumpur. Dan dalam Perpres (Peraturan Presiden) revisi, hendaknya warga 45 RT juga dicantumkan,” katanya.

Sebagian warga merasa sudah tidak betah lagi tinggal di lingkungan mereka. Selain tercemar dengan bau gas metan, warga juga mengeluh karena air yang ada juga tercemar. Akibat deformasi geologi, bangunan rumah warga juga mengalami retak-retak. Mereka juga khawatir dengan kondisi lingkungan yang sering muncul bubble.

Posted in: Lapindo,Nasional