Pemerintah kembali mementahkan nasib warga di 45 RT korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan, nasib warga yang terdiri dari empat desa sekitar Lapindo ini kini tak jelas proses ganti ruginya.
"Yang sudah diputuskan sementara ini baru sembilan RT," kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Jumat, 29 April 2011.
Sembilan RT yang dimaksud Soekarwo adalah warga di empat RT Desa Siring Barat, dua RT warga Jatirejo Barat dan tiga RT warga Mindi. Untuk yang 9 RT ini, pemerintah sudah menetapkan segera memberikan ganti rugi senilai sama dengan ganti rugi korban lainnya, yaitu Rp 1 juta per meter persegi tanah kering, Rp 120 ribu per meter persegi sawah, dan Rp 1,5 juta per meter persegi bangunan.
"Untuk sembilan RT ini, mudah-mudahan dalam minggu ini, Perpresnya sudah bisa ditandatangani Presiden," kata Soekarwo. Sementara, untuk warga 45 RT lainnya, Soekarwo belum bisa memastikan kapan ganti rugi diputuskan.
Terkatungnya nasib warga di 45 RT ini, tambah dia, karena pemerintah pusat ngotot untuk menurunkan tim geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk meneliti kembali kawasan itu. Padahal, sebelumnya tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) bentukan gubernur sudah menyatakan daerah di 45 RT sudah tidak layak huni dan harus dapat ganti rugi.
Oleh karena itu, tambah Soekarwo, ganti rugi untuk warga di 45 RT hingga saat ini belum bisa diputuskan. 45 RT itu terdiri dari 18 RT warga Mindi, 8 RT warga Pamotan, 12 RT warga Ketapang, dan 7 RT warga Besuki.
Sementara itu, untuk ganti rugi korban di empat daerah terdampak yang menjadi tanggungan PT Minarak Lapindo Jaya, yaitu Desa Kedungbendo, Renokenongo, Jatirejo, dan Siring, pemerintah memastikan jika Group Bakrie akan segera kembali mencicil pembayaran pada 15 Mei mendatang.
Sembilan RT yang dimaksud Soekarwo adalah warga di empat RT Desa Siring Barat, dua RT warga Jatirejo Barat dan tiga RT warga Mindi. Untuk yang 9 RT ini, pemerintah sudah menetapkan segera memberikan ganti rugi senilai sama dengan ganti rugi korban lainnya, yaitu Rp 1 juta per meter persegi tanah kering, Rp 120 ribu per meter persegi sawah, dan Rp 1,5 juta per meter persegi bangunan.
"Untuk sembilan RT ini, mudah-mudahan dalam minggu ini, Perpresnya sudah bisa ditandatangani Presiden," kata Soekarwo. Sementara, untuk warga 45 RT lainnya, Soekarwo belum bisa memastikan kapan ganti rugi diputuskan.
Terkatungnya nasib warga di 45 RT ini, tambah dia, karena pemerintah pusat ngotot untuk menurunkan tim geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk meneliti kembali kawasan itu. Padahal, sebelumnya tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) bentukan gubernur sudah menyatakan daerah di 45 RT sudah tidak layak huni dan harus dapat ganti rugi.
Oleh karena itu, tambah Soekarwo, ganti rugi untuk warga di 45 RT hingga saat ini belum bisa diputuskan. 45 RT itu terdiri dari 18 RT warga Mindi, 8 RT warga Pamotan, 12 RT warga Ketapang, dan 7 RT warga Besuki.
Sementara itu, untuk ganti rugi korban di empat daerah terdampak yang menjadi tanggungan PT Minarak Lapindo Jaya, yaitu Desa Kedungbendo, Renokenongo, Jatirejo, dan Siring, pemerintah memastikan jika Group Bakrie akan segera kembali mencicil pembayaran pada 15 Mei mendatang.
"Minarak berjanji berikan Rp 46 miliar pada 15 Mei, sisanya Rp 900an miliar akan dilunasi paling lambat pada Mei atau Juni 2012 nanti. Prinsipnya, sebelum akhir 2012 tanggungan Minarak harus lunas," kata Soekarwo. Menurutnya, jika tetap tak mampu melunasi, pemerintah, telah memberikan solusi pemberian dana talangan kepada Minarak.
Dengan belum lunasnya ganti rugi tanggungan Minarak ini, secara otomatis ganti rugi bagi warga di tiga desa lainnya yang masuk peta terdampak tanggungan pemerintah, yaitu warga di Desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki hingga saat ini juga belum bisa dilunasi oleh pemerintah.
Dengan belum lunasnya ganti rugi tanggungan Minarak ini, secara otomatis ganti rugi bagi warga di tiga desa lainnya yang masuk peta terdampak tanggungan pemerintah, yaitu warga di Desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki hingga saat ini juga belum bisa dilunasi oleh pemerintah.
"
Dalam Perpres, warga tiga desa ini bisa lunas kalau yang Minarak lunas. Mereka itu kurangnya hanya Rp 164 miliar, dana dari pemerintah sudah ada, tinggal Minarak lunas, ya langsung mereka juga kita lunasi," tambah Soekarwo.
Dihubungi terpisah, koordinator warga 45 RT, Muhammad Yasin, mengancam akan kembali turun jalan dan memblokade jalan Raya Porong. "Beberapa waktu lalu, gubernur bilangnya nasib kami sudah jelas, faktanya sekarang dimentahkan lagi. Pasti kita akan turun dan blokade jalan lagi," kata Yasin yang juga Ketua RT 03 RW 01 Desa Mindi ini.
Menurut Yasin, ketidakpastian ganti rugi yang menimpa korban Lapindo merupakan akal-akalan pemerintah. Apalagi, fakta dilapangan, kondisi rumah warga sudah mulai miring akibat amblesan tanah. Tak hanya itu, ketersediaan air bersih juga semakin minim dengan tercemarnya seluruh air sumur mereka. Bahkan, udara sekitar kawasan itu juga tidak sehat karena bercampur dengan gas dan sangat mudah terbakar.
Dihubungi terpisah, koordinator warga 45 RT, Muhammad Yasin, mengancam akan kembali turun jalan dan memblokade jalan Raya Porong. "Beberapa waktu lalu, gubernur bilangnya nasib kami sudah jelas, faktanya sekarang dimentahkan lagi. Pasti kita akan turun dan blokade jalan lagi," kata Yasin yang juga Ketua RT 03 RW 01 Desa Mindi ini.
Menurut Yasin, ketidakpastian ganti rugi yang menimpa korban Lapindo merupakan akal-akalan pemerintah. Apalagi, fakta dilapangan, kondisi rumah warga sudah mulai miring akibat amblesan tanah. Tak hanya itu, ketersediaan air bersih juga semakin minim dengan tercemarnya seluruh air sumur mereka. Bahkan, udara sekitar kawasan itu juga tidak sehat karena bercampur dengan gas dan sangat mudah terbakar.
http://www.tempointeraktif.com
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.