Demikian ujar Aburizal Bakrie menjawab pertanyaan salah seorang kader Golkar peserta Orientasi Kerja Lembaga Pemberdayaan Nasional. Acara berlangsung di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/1/2011).
"Jumlahnya (bantuan) sudah Rp 10 triliun dari kantong pribadi. Untuk tanah dan bangunan di sana, itu dibeli 20 kali harga NJOP atau Rp 2 juta per meter persegi, pada jadi miliarder. Bagi yang tidak punya sertifikat maka dia mendapatkan satu rumah untuk tanahnya yang dibawah lumpur itu," papar Ical.
Dia menegaskan tidak bersalah dalam kejadian semburan liar lumpur di ladang minyak salah satu anak perusahaan Bakrie Grup, PT Lapindo Brantas Inc yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tersebut. Maka tidak perlu ada ganti rugi.
" Saat ini dari 12 ribu KK korban semburan lumpur, sebanyak 11920 KK di antaranya udah selesai. Sedangkan 80 orang sisanya belum dibayarkan karena tidak setuju dengan program tersebut."
"Saya sudah melakukan pembayaran untuk pembelian tanah dan bangunan," tegas Ical.
Di samping tanggung jawab moral dan sosial yang sudah lunas, masalah hukum kasus lumpur Lapindo juga sudah ada putusan final yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki keketapan hukum mengikat yang menegaskan kasus tersebut sudah tuntas sama sekali.
Meski segala sesuatunya sudah selesai, tapi namanya selalu dikaitkan dengan kasus semburan lumpur. Ical yakin isu lebih bertendensi serangan terhadap pribadinya.
"Itu dibikin ribut terus. Apa mungkin karena saya dipersepsikan saya orang kaya? Bahwa saya ketua umum Partai Golkar? Atau bahwa saya pernah dikatakan sebagai calon presiden nanti? Serangan itu tampak erat," curhat Ical.
Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/01/25/183531/1554443/10/ical-korban-lumpur-lapindo-jadi-miliarder
Ical mengatakan tanpa melihat fakta di lapangan bahwa korban lumpur hingga saat ini masih banyak yang belum menerima cicilan 15 juta yang wajib diberikan melalui PT. Minarak Lapindo Jaya kepada para korban.
Pernyataan Ical ini sangat bertentangan dengan kondisi yang ada, hingga berita ini ada banyak korban lumpur menjual barang-barangnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sedangkan untuk 2100 warga yang memilih skema Resettlement yaitu, 80%nya warga membeli rumah yang dibangun oleh Bakrie dengan cara langsung dipotong sisanya 80%, sudah 2 tahun warga menghuni di Kahuripan Nirwana hingga sekarang hanya 74 rumah saja yang sudah bersertifikat, sedangkan warga yang belum mendapatkan sertifkat berharap untuk segera menerima sertifikat rumahnya. sedangakan dari pihak pengembang hanya berjanji-janji saja dengan alasan tidak adanya Dana,
"Punya rumah tapi tidak punya sertifikat, sama juga dengan punya motor gak punya BPKB, mending motor masih"
Yang menjadi pertanyaan dari mana seorang Ical mendapatkan data bahwa korban lumpur sudah di bayar LUNAS.
1 komentar:
Bakrie mungucapkan kebohongan yang sangat menyakitkan, masih banyak yang belum terbayar
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.