DPR Meminta Tindak Lajut Informasi Yang Di Bocorkan Wikileaks

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menindaklanjuti informasi yang dimuat di dua surat kabar Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, yang menuding penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan orang-orang dekat di lingkar kekuasaannya. 

Pendapat itu disampaikan Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti dan Direktur Center for Democracy and Social Justice Studies (Cedsos) John Mempi secara terpisah di Jakarta, Selasa (22/3). 

"Meski kebenaran belum bisa diyakini seratus persen, informasi itu bisa menjadi ganjalan dan gangguan," kata Ray. Karena itu, menurut dia, informasi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Artinya, pemerintah harus menindaklanjutinya secara riil. Dia meyakini, bocoran WikiLeaks ini belum akan berakhir alias masih mungkin berlanjut. 

John Mempi memperkirakan, Presiden tak berani menyanggah informasi bocoran WikiLeaks itu karena mengandung kebenaran. Dia sendiri menilai, informasi yang dimuat di dua surat kabar Australia itu merupakan laporan formal yang dijaring diplomat AS di Indonesia dari berbagai informasi intelijen. 

"Kesalahan informasi dalam formal report biasanya hampir dipastikan sangat tipis karena sudah melalui berbagai proses editing yang ketat. Sebelum formal report, terdapat draft report. Nah, yang dibocorkan WikiLeaks adalah formal report," kata John.

Semua informasi dalam kawat diplomatik AS tersebut bisa dikumpulkan dari berbagai sumber yang bisa dipercaya.

Apalagi, menurut dia, Kedubes AS tak membantah justru malah menegaskan adanya kebocoran tersebut. "Artinya, data yang disampaikan WikiLeaks itu A1 (sangat terpercaya). Kalau SBY dan kroninya bilang informasi itu sampah, sebenarnya sudah ketahuan siapa yang sampah," katanya. 

Dia menyesalkan sifat reaktif pemerintah menanggapi pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald yang memublikasikan bocoran WikiLeaks tersebut. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengharapkan, semua pihak untuk tidak larut pada masalah-masalah yang "numpang lewat" seperti teror bom yang marak belakangan ini. 

Namun, semuanya harus fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan nasib rakyat, termasuk penuntasan kasus Bank Century, mafia pajak, dan WikiLeaks. Karena itu, Din mendorong percepatan penuntasan berbagai masalah tadi. Sebab, kalau banyak persoalan bertumpuk dan dibiarkan, seolah tak ada masalah. 

Sementara itu, pengamat hubungan internasional UI Evi Fitriani menyatakan, pengajuan hak jawab Pemerintah Indonesia kepada dua media Australia yang memuat berita dari bocoran kawat diplomatik yang diperoleh situs WikiLeaks merupakan pendekatan yang paling elegan untuk menyikapi kasus itu. 

"Mengajukan hak jawab adalah pendekatan yang paling elegan, lebih dari itu akan kontra produktif," kata Evi, yang juga dosen departemen hubungan internasional UI. 

Doktor lulusan Australian National University bidang public policy and governance tersebut mengatakan, tujuan kedua harian itu memuat berita tersebut adalah untuk mengirimkan pesan kepada Pemerintah Australia sendiri. 

"The Age adalah koran nasional beraliran konservatif yang cenderung menyuarakan pandangan Partai Liberal Australia, sementara SMH beredar di Sydney (ibu kota negara bagian New Shout Wales) dan sekitarnya yang biasanya merupakan basis kelompok Liberal," katanya. 

Pemuatan berita mengenai Presiden SBY saat Wakil Presiden Boediono berkunjung ke Australia dapat diartikan bahwa kelompok konservatif Australia tidak terlalu bersahabat terhadap Indonesia. 

"Ingat, anggota parlemen dari Partai Liberal pada beberapa waktu lalu meminta bantuan official development assistance (ODA) Australia ke Indonesia untuk mengurangi bangunan gedung sekolah," kata Evi. 

Namun, alasan yang lebih penting adalah kelompok konservatif yang diwakili oleh dua harian tersebut ingin mengirim pesan kepada Pemerintah Australia (Partai Buruh) bahwa mereka tidak sepenuhnya menyetujui hubungan yang terlalu baik dengan Indonesia. 

"Jadi, mereka justru ingin membuat pemerintahan Partai Buruh yang biasanya lebih bersahabat dengan negara-negara Asia menjadi tidak enak hati (awkward) dalam menghadapi tamu dari Indonesia dan Pemerintah Indonesia," ujarnya. 

Pers di Australia, menurut Evi, dijamin kebebasannya, sehingga pemerintah tidak bisa dan tidak boleh mengontrol media. Namun, bila pers memberikan berita yang tidak benar, maka pihak yang dirugikan dapat melayangkan hak jawab atau mengkritik media tersebut. 

Evi juga mengatakan bahwa media Australia sangat kritis terhadap Indonesia. "Mereka memang kritis terhadap masyarakat atau Pemerintah Indonesia bila ada kejadian yang menurut standar etika mereka tidak layak, tapi pemimpin mereka sendiri, seperti menteri atau perdana menteri, juga kerap ditelanjangi keburukannya," ujarnya. 

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menilai, pemberitaan media massa terbitan Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, yang mengutip WikiLeaks tidak lebih dari berita yang tidak berdasar. 

Bahkan, ia menyamakan pemberitaan yang mendiskreditkan Presiden SBY itu dengan tudingan yang pernah dilontarkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). 

"Saya tidak kaget. Itu info lama yang tidak ada buktinya, sama seperti LSM Bendera," kata Mubarok.

Dikatakannya, isu semacam itu dulu pernah dihembuskan luar biasa, dan kalau sekarang kembali dimunculkan, bisa saja ada tujuan yang ingin dicapai. "Pasti ada target tujuan tertentu. Isu itu sudah terdengar sejak pilpres," kata Mubarok.

Posted in: