Ribuan Korban Lapindo Kembali Turun Jalan, Tuntut Bupati Dan Gubernur

Lalu lintas Sidoarjo dan Surabaya kembali di warnai aksi unjuk rasa dari korban lumpur Lapindo, khususnya Jalan Raya Porong sampai menuju kantor Gubernuran Surabaya. Aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan warga korban Lapindo dari beberapa kelompok yang menyuarakan masalah ganti rugi yang belum dilunasi oleh Minarak Lapindo Jaya (MLJ)dan warga korban Lapindo dari 45 RT.

Aksi korban lumpur Lapindo dari wilayah peta terdampak sesuai Perpres 14 tahun 2007, yang ganti ruginya menjadi tanggungjawab Lapindo melalui juru bayarnya MLJ dan warga dari 45 RT di luar peta, akan digelar Senin (28/11/2011) besok.

Rencana aksi ini akan dimulai pukul pada 8.00 Wib, Korban lumpur Lapindo gabungan massa dari beberapa kelompok, yakni Pagar Rekontrak (Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak), Korban Lumpur Menggugat (KLM) dan Paguyuban Korban Lapindo Bersatu (PKLB) dan korban lumpur lainnya. akan berunjuk rasa ke Sidoarjo dan Surabaya.

"Massa akan ketemu di Tanggul Siring. Massa akan memulai doa bersama di depan tanggul Siring, kemudian menjalankan aksi," ucap Darto di Porong, Minggu (27/11/2011).

Tuntutan masalah ganti rugi yang dijanjikan oleh juru bayarnya PT Minarak Lapindo Jaya dalam dua tahun, belum juga beres dan tak juga kunjung ada pelunasan dalam sisa 80 persen dan juga masih banyak warga yang belum menerima uang muka 20 persen dan 80 persennya.

"Janjinya dua tahun sesudah masa kontrak habis, pelunasan di realisasikan. Tapi Minarak Lapindo Jaya ingkar janji dan membohongi Perpres 14 tahun 2007. Kemudian janji akan mengangsur per bulan Rp 30 juta, menyusut hingga senilai Rp 5 juta, dan sudah satu tahun tujuh bulan ini, transfer melalui rekening molor alias macet," ujarnya.

Darto, salah satu korban asal Renokenongo menyampaikan rencana warga ini. Sasaran aksi demonstrasi, menuju ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo menemui Bupati Saiful Ilah dan janji Gubernur Jatim Pakde Karwo. warga mengalami himpitan ekonomi yang sangat berat, karena ganti ruginya tidak segera dibayarkan oleh Minarak Lapindo Jaya.

"Angsuran ganti rugi dari Lapindo yang dijanjikan tiap bulan, tidak pernah cair. Akhirnya banyak warga korban lumpur Lapindo harus banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. banyak warga harus hidup dan bergantung dari hutang di pegadaian dan rentenir, akhirnya warga banyak tidak bisa membayar," Katanya.

Suprapto korban lumpur dari luar peta terdampak membenarkan akan rencana itu. Termasuk kelompok 45 RT yang belum ada kejelasan dampak yang diterima akibat semburan lumpur panas, belum ada kejelasan. Dia menyatakan, memang banyak warga dari kelompoknya yang ingin kembali turun jalan dengan menunutut kejelasan soal ganti rugi dari pemerintah melalui APBN yang pernah dijanjikan, segera di kongkritkan. Dan niatan banyak warganya itu, dia tidak bisa membendungnya.

"Warga ingin ada kepastian dan tidak molor dalam pembahasan di Jakarta. Penduduk 45 RT ingin ada kepastian wilayahnya yang dikoyak retakan akibat penurunan tanah dan buble gas liar mudah terbakar, sudah pasti mendapatkan ganti rugi seperti korban lumpur lainnya," tegas kordinator 45 RT dari Ketapang itu.

Posted in: Lapindo