Tokoh Anti SBY Suarakan REVOLUSI

Sejumlah tokoh dan politisi lintas partai mendeklarasikan Dewan Penyelamat Nasional (DEPAN) di gedung DPR RI, Kamis (10/2). Dalam deklarasi itu, Depan mengkritisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Para tokoh yang ikut mendeklarasikan DEPAN juga menilai SBY tak bisa dipertahankan lagi. Hadir dalam deklarasi DEPAN yang dimotori Wakil Ketua DPD La Ode Ida dan anggota DPR RI Effendie Choirie itu antara lain sejumlah tokoh yang selama ini getol mengkritik SBY seperti Permadi, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Mayjen (Purn) Saurip Kadi, politisi PKB Lily Chodijah Wahid, politisi senior PDIP Sabam Sirait, mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier, dan sederet tokoh lainnya.

Saat menyampaikan orasi, Permadi menyatakan bahwa SBY gagal memimpin Indonesia karena rakyat masih banyak menderita sementara birokrasi pemerintahan tetap korup dan bobrok. “Jangan terlalu lama menunggu sampai 2014, paling lambat 2011 ini SBY harus diganti!” ucap Permadi.

Mantan politisi PDIP itu mengingatkan, jika elit politik tidak bisa menurunkan SBY maka bisa-bisa rakyat yang bergerak. “Itu artinya rakyat akan berbuat anarki,” imbuhnya.

Hal serupa juga disampaikan Saurip Kadi. Menurutnya, negara sudah jatuh ke tangan mafia. Ia mencontohkan seorang Gayus Tambunan, pegawai golongan III A di Direktorat Jendral Pajak yang bisa memiliki harta ratusan miliaran. “Gayus itu kalau di tentara hanya Letnan Dua. Tapi hartanya luar biasa. Dia bisa ke mana-mana. Ini karena semuanya sudah dikuasai mafia,” ucapnya.

Saurip yang dikenal gemar ceplas-ceplos sejak saat masih aktif di TNI itu pun menuding pemerintahan SBY telah ingkar dari amanat rakyat. “Mau pakai bahasa rakyat, bahasa akademisi atau bahasa hukum tetap sama, SBY pembohong karena tidak menjalankan amanat rakyat,” ucapnya.

Saurip pun menyuarakan tentang revolusi untuk menurunkan SBY. “Tapi jangan sampai berdarah-darah,” cetusnya.

Sedangkan anggota DPR dari PKB, Lily Chadijah Wahid, menyatakan, SBY sudah enam tahun menjadi presiden. Namun menurutnya, keberpihakan pada rakyat nyaris sama sekali tak ada.

Sementara politisi senior PDIP, Sabam Sirait, mengatakan, semua harus punya komitmen bersama untuk menyelamatkan negara. “Saya sebenarnya tidak diundang. Tapi karena ada SMS nyasar dan katanya untuk penyelamatan negara, saya harus hadir,” ucapnya.

Rieke Bacakan Kegagalan SBY-Boediono
Cita-cita nasional Pembukakaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial hingga kini gagal dipenuhi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Selain itu pemerintah juga gagal menjamin keamanan rakyat dan membebaskan rakyat dari rasa takut termasuk pemerintah gagal dalam melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dipercaya.

Anggota Komisi IX DPR Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan itu saat membacakan deklarasi Dewan Penyelamat Negara di gedung DPR, Kamis (10/2). “Dengan memandang bangsa Indonesia yang cakrawala langit-langit nusantaranya  terbungkus awan gelap oleh rumbungan masalah yang tidak henti, membutuhkan kepemimpinan nasional yang berani efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini seraya menyerukan kepada segenap komponen masyarakat untuk menyiapkan tunas-tunas baru kepemimpinan nasional.

SBY Langgar UUD ’45
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Chadidjah Wahid menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melanggar UUD 1945 karena gagal menjamin keamanan bagi warga negara.

“Pemerintah sudah mengingkari dan melanggar amanat konstitusi UUD 1945. Sebab, pemerintah tidak bisa menjamin keamanan warganya. SBY gagal menjamin keamanan bagi warga negara. Sudah enam tahun dia memerintah, tapi keamanan kita makin lama makin parah,” tegas adik kandung Almarhum Gus Dur ini.

Banyaknya tragedi kerusuhan belakangan ini, menurut Lily, merupakan tanggung jawab Presiden sebagai penguasa. “Yang bisa mencegah dan bisa menindak tegas adalah pemerintah, dialah SBY. Ini tanggungjawab dia,” tukasnya.

Lily heran, mau jadi apa bangsa ke depan jika terus-menerus dilanda ancaman kekerasan antarwarga negara. “Mau jadi apa kalau kita biarkan seperti ini. Bagaimana mungkin orang diamankan di Cikeusik, penghuni rumahnya diamankan, penyerangnya tidak diamankan,” ujarnya.

Insiden Cikeusik yang dimaksud Lily adalah penyerangan sekelompok massa terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banteng pada Minggu (6/2) lalu. Dalam insiden tersebut sebanyak tiga anggota Ahmadiyah tewas. (JPNN/RMOL/INC)

Posted in: Nasional