Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sujatmiko, mengungkapkan hal tersebut kepada SH di Jakarta, Kamis (31/3). Sejumlah RUU yang pro modal asing tersebut antara lain RUU Perumahan dan Permukiman, RUU Rumah Susun, dan RUU Holtikultura.
“Walaupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) me-nyusun dua kebijakan populis melalui PP penertiban tanah terlantar dan RPP Reformasi Agraria, secara umum pemerintah justru mendorong legislasi yang sangat pro modal asing,” katanya.
Menurutnya, setelah UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, legislasi berikutnya yang mengikuti arah liberalisasi adalah menyiapkan RUU Perumahan dan Permukiman. RUU ini akan mengancam penggusuran rakyat kecil.
Pemerintah juga menyiapkan RUU Rumah Susun yang sebenarnya memudahkan pembangunan apartemen bukan rumah untuk rakyat. Sementara itu, RUU Holtikultura memberi pintu penguasaan lahan untuk food estate.
Rencananya, 1,28 juta hektare untuk lahan food estate akan mengorbankan kawasan hutan, sedangkan RUU Pengadaan Lahan yang disiapkan bertujuan memuluskan langkah-langkah penggusuran untuk kepentingan modal tersebut.
Berbeda dengan China yang mempunyai strategi ideologi dan politik pembangunan yang kuat dan jelas, di Indonesia justru terjadi tarik menarik di dalam tubuh pemerintahan dan kemudian pemimpin nasional kebingungan.
Berbasis Isu
Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menjelaskan, dasar pembangunan ekonomi di Indonesia berlandaskan pada isu krisis yang akan digunakan untuk masuknya kepentingan asing ke Indonesia. Isu krisis iklim untuk kepentingan masuknya investasi energi dan produk ramah lingkungan dan perdagangan karbon. Isu krisis pangan untuk masuknya food estate dan food future trading.
Berbasis Isu
Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, menjelaskan, dasar pembangunan ekonomi di Indonesia berlandaskan pada isu krisis yang akan digunakan untuk masuknya kepentingan asing ke Indonesia. Isu krisis iklim untuk kepentingan masuknya investasi energi dan produk ramah lingkungan dan perdagangan karbon. Isu krisis pangan untuk masuknya food estate dan food future trading.
Isu krisis infrastruktur untuk memasukkan megaproyek pembangunan infrastruktur. Isu krisis finansial untuk masuknya financial inovation dan financial inclution. Sementara itu, isu krisis kesejahteraan dan PHK untuk masuknya bisnis asuransi sosial (social insurance).
175 Juta Hektare Dikuasai Asing ....
sinarharapan.com
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.