5 tahun semburan berlalu, derita korban lumpur Lapindo tidak pernah berlalu, berhentinya cicilan dari Minarak Lapindo Jaya (MLJ) membuat penderitaan korban Lapindo semakin panjang, persoalan yang dialami korban lumpur Lapindo setiap hari selalu datang silih berganti.
Warga sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa turun tangan dan menyelesaikan pembayaran 80% persen yang sudah berhenti 1 tahun ini, bagi warga korban lumpur Lapindo setiap rupiah sangat berarti, sayang pemerintah lebih sibuk ngurus dan menjawab SURAT NAZARUDIN daripada mengurusi persoalan korban lumpur Lapindo.
Rudy Farid 48 tahun korban Lapindo asal perum Tas 1, menuturkan, "saya seharusnya menerima 20% persen sekitar 72, padahal sudah realisasi 3 bulan yang lalu, saya hanya menerima 20% persen sebesar 10 juta, saya diberi cicilan, tidak seperti warga yang lainya terima utuh 20% persenya,"
Minarak setiap dikonfirmasi oleh warga tidak pernah memberikan kepastian dan kejelasan soal pembayaran cicilan warga, "saya sudah menanyakan kepada notaris minarak, hanya dijawab mohon ditunggu saja pak, kalau bulan ini tidak ada pembayaran ya mungkin setelah lebaran," ungkap Rudy Farid dengan kesal.
Pembayaran yang seharusnya diangsur oleh Minarak setiap bulan 15 juta, seperti yang disepakati pemerintah dan Lapindo tidak pernah dijalankan oleh Minarak selaku juru bayar yang di tunjuk oleh PT Lapindo Brantas Inc.
"Kami sudah sering bertanya kepada minarak soal pembayaran warga, tapi tidak pernah mendapat jawaban yang pasti dari minarak, terus sampai kapan warga harus menunggu pembayarannya. Kita ini sudah sekarat sebentar lagi warga harus menghadapi lebaran, jangankan beli baju buat goreng kacang saja kami harus berhutang." Kata Ari Witjaksono, warga Desa Jatirejo.
Bahkan Ari sudah berkirim surat kepada presiden SBY tanggal 23 Januari yang lalu, hingga saat ini pun tidak mendapatkan jawaban, "saya sudah berkirim surat januari lalu, sampai sekarang tidak ada jawaban, kenapa Nazarudin begitu cepat dapat jawaban dari presiden," katanya.
Sudah seharusnya pemerintah atau presiden ada dan hadir untuk korban Lapindo, jangan sampai persoalan pembayaran dibiarkan tanpa ada kejelasan dan tanpa ada kepastian dari Lapindo. Negara tidak boleh membiarkan warga korban Lapindo berhadapan langsung dengan minarak.
1 komentar:
Bakrie tidak punya nurani....
Posting Komentar
Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.