Pembayaran Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Masih Mendapatkan Janji Dari Minarak Lapindo Jaya Sekitar 250 Warga Korban Lumpur Lapindo Yang Tinggal Di Kahuripan Nirwan Terima Sertifikat Rumahnya Korban Leasing Sulit Mendapatkan Keadilan dari Kepolisian Polres Sidaorjo Tidak Menanggapai Laporan Korban Leasing Korban Leasing Takut Untuk Membuat Laporan Kepada Kepolisan Program Anak Asuh JAS MERAH untuk Anak-Anak Kurang Beruntung Isu Kudeta Tidak Terbukti, Lapas Di Jogja di Kudeta Pasukan Tidak Dikenal PT. MINARAK LAPINDO JAYA YANG BERJANJI MENYELESAIKAN SERTIFIKAT WARGA KAHURIPAN PADA BULAN OKTOBER, TIDAK TERBUKTI

Selasa, 15 Maret 2011

Bocoran Wikileaks soal SBY

 Harian terbitan Australia, The Age, menurunkan berita utama bocoran kawat diplomatik dari Wikileaks yang berisi dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Harian ini menyebut dugaan ini berdasarkan pada kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dibocorkan situs Wikileaks.

Pemberitaan ini mengundang reaksi keras di Indonesia. Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan pemerintah Indonesia akan melakukan langkah-langkah tertentu atas masalah ini.

"Memang belum diputuskan langkah apa yang akan ditempuh apakah itu berupa hak jawab atau langkah lain. Namun yang jelas bagi publik perlu ditekankan bahwa tidak ada kebenaran dalam pemberitaan The Age itu," kata Pasha.

Jubir Presiden juga mengatakan ada kemungkinan pemerintah akan mempertanyakan hal ini ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

"Karena sumber The Age berasal dari wikileaks dan wikileaks mendapatkan informasinya dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, sangat pantas jika pemerintah Amerika Serikat perlu memberi penjelasan kepada publik soal hal ini," tegasnya.

Sementara itu staff khusus presiden di bidang politik dan komunikasi, Daniel Sparingga, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa Presiden Yudhoyono "tidak gembira" dengan pemberitaan tersebut.

Ia juga mengatakan "pemberitaan itu tak hanya palsu tapi juga penuh kebohongan".
Lebih lanjut dikatakan, "Dan kami merasa itu sebuah cara memberitakan seorang presiden yang tidak bertanggungjawab dan tidak hormat."

Lalu apa pendapat Anda? Apakah penerbitan ini melanggar aturan?
Apakah langkah pemerintah Indonesia mengatasi berita itu tepat?
Apakah dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang itu bisa dipercaya?
Apakah warga Indonesia dengan begitu saja percaya pada isi bocoran kawat diplomatik itu?

Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/03/110313_sbywikileaks.shtml

0 komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih Sudah Rela Berkunjung di Blog Agustinus.

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA DAN SUDI MEMBACA ARTIKEL-ARTIKEL YANG ADA PERJUANGAN KAMI TIDAK AKAN PERNAH BERHENTI KAMI TERUS AKAN MELAWAN SAMAPAI KAPANPUN BANTUAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT SANGAT KAMI BUTUHKAN, DERITA KAMI JANGAN DI BAWA KE RANAH POLITIK

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More