Korban Lumpur Lapindo Di Bayar Dengan Janji

7 Tahun sudah penantian para korban lumpur Lapindo ingin mendapatkan kepastian pembayaran dari PT. Minarak Lapindo Jaya, akhirnya terjawab dengan janji dan janji yang di sampaikan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya. Sampai kapan sisa dan cicilan para korban lumpur Lapindo bisa segera terselesaikan, semua itu hanya angan-angan dan harapan saja.

4000 berkas yang masih tertunda pembayarannya, hanya bisa berharap dan berdoa, untuk bisa bertahan warga menjual semua apa yang dimilikinya. rumah tidak punya, lahan untuk bekerja tidak ada, pekerjaan tidak pasti, banyak warga mulai kembali ke tanggul untuk membuat rumah atau gubuk sebagai tempat tinggalnya sekarang.

7 Tahun meradang, pemerintah diam, tanpa berbuat yang nyata untuk rakyatnya yang terabaikan oleh kejahatan korporasi. Akankah datang harapan itu? semua itu tanpa kepastian dan tidak mungkin terjawab.

7 Tahun berjuang, yang menikmati untung malah bukan para korban lumpur Lapindo, nasib korban lumpur Lapindo seperti di gantung ditiang gantung, letih, lemah tidak berdaya menghadapi sang raksasa dan penguasa.

Read More

Pengembang Rumah Warga Korban Lumpur Di Caplok PT. MMS

Warga Korban lumpur Lapindo yang menempati kawasan Kahuripan Nirwana Village (KNV) Blok AA 4, Kabupaten Sidoarjo beramai-ramai memasang patok pada lokasi pembangunan rumah toko (Ruko) di belakang rumahnya masing-masing, Minggu (10/2/13).

Aksi tersebut didasari dan dilakukan warga korban lumpur Lapindo yang menghuni di Blok AA4 nomer 2-16 di perumahan KNV, mereka menggap PT. Mutiara Masyur Sejahtera selaku pengembang perumahan telah mencaplok sebagian tanahnya untuk pembangunan ruko, pembangunan ruko tersebut sebelumnya tanpa konfirmasi dan pemberitahuan kepada warga yang terdekat.

Ruko yang dibangun oleh pengembang di sepanjang pinggiran jalan utama tersebut tepat di belakang rumah warga, padahal warga sudah sejak tahun 2008 sudah berkirim surat kepada PT. MMS perihal kekurangan tanahnya, padahal sebelum di bangunnya ruko tersebut sudah di ingatkan dan disampaikan oleh warga secara langsung kepada Direktur Operasional PT. MMS Bpk. Muslich.

Warga protes lantaran pada saat pertemuan yang di hadiri beberapa Karyawan PT. MMS bersepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan sebelum adanya penyelesaian, akan tetapi kesepakatan tersebut dilanggar oleh PT. MMS dengan terus melanjutkan pembangunan. Warga semakin panas dan kecewa dengan pengembang ruko karena membuat septic tank yang berdekankatan dengan sumur warga di Blok AA.

A. Wahab, 38 salah satu warga mengatakan, "Kami sudah melakukan protes sejak tahun 2008 lalu, namun tidak pernah di tanggapi dengan serius, malahan pengembang nekat membangun ruko tanpa ada pemberitahuan ada paling tidak meminta ijin kepada warga terdekat."

"Menurut data yang kami miliki, bahwa sesuai ijin site plan yang dikeluarkan oleh dinas perijinan kabupaten sidoarjo tahun 2008, bahwa tanah dan bangunan milik warga tercantum dengan ukuran 8 x 18,5 meter." kata Wahab.

Read More

Riwayat Singkat Ir. Soekarno

PROKLAMATOR KEMERDEKAAN RI, PEMIMPIN BESAR REVOLUSI, PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT, PENGGALI PANCASILA

6 JUNI 1901, Hari Kamis Pon. Windu Sanjaya. Wuku Wayang di Lawang Seketeng Surabaya, saat fajar menyingsing lahirlah jabang bayi Koesno yang kelak akan menjadi Soekarno dan pasangan Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben, seorang putri keturunan Kasta Brahmana dan Banjar Balai Agung

Singaraja Bali dengan Raden Soekemi Sosrodiharjo, Putra Raden Hardjodikromo seorang tokoh kebatinan di Tulungagung Jawa Timur. Saat kecil, Soekarno diasuh oleh Mbok Sarinah, sekaligus yang mengajarkan tentang kecintaan kepada orang tua, rakyatjelata dan sesama manusia.

Tahun 1915, Tamat EUROPEESCHE LAGERE SCHOOL (ELS) di Mojokerto — Jawa Timur.

10 JUNI 1921, Pelajar Soekarno tamat dan sekolah HOGERE BURGER SCHOOL (HBS) di Surabaya. Semasa di HBS, ayahnya menitipkan Soekarno di rumah HOS. Cokroaminoto, Politikus Nasional dan Serikat Islam (SI). Di rumah inilah Soekarno dapat berkenalan dengan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional, antara lain : Alimin, Muso, Darsono, serta mengenal dunia idea tokoh-tokoh dunia seperti Thomas Jefferson Jawaharal Nehru, Gladestone, Mahatma Gandi, Mazzini Jamaluddin Al Afgani, Moh Abduh, dIl.

25 MEI 1926, Soekarno berhasil menyelesaikan studinya di TERHNISCHE HOGE SCHOOL (THS) Bandung dengan mendapat gelar CIVIEL INGENIEUR (Insinyur Sipil)

Tahun 1926, Diawali dengan pertemuan dengan seorang petani bernama Pak Marhaen di daerah Cigareleng Bandung Selatan dan melalui proses perenungan yang dalam serta serius, akhirnya Soekarno menemukan konsep Marhaen. Marhaenis, Marhaenisme sebagai teori perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, oleh karenanya Bung Karno disebut sebagai Bapak Marhaenisme. Menulis artikel tentang Nasionallsme. Islamisme dan Marxisme” dan bersama-sama kawannya mendirikan “Algemeene Studieclub di Bandung, suatu perkumpulan yang mempelajari pergerakan politik yang didasarkan pada paham kebangsaan dan beruratnadikan rakyat jelata.

4 JULI 1927, Ir. Soekarno bersama Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Dr. Sanusi Sastrowidagdo, Mr. Budiarto, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo dan Ir. Anwari mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan mencapai Indonesia Merdeka. Pada kongres PNI pertama.

27 sampai dengan 30 Mei 1928 di Surabaya, Perserikatan Nasional Indonesia berubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menerbitkan majalah Suluh Indonesia.

Tahun 1928, Ir. Soekarno mengajarkan “Trilogi” perjuangannya yaitu: - National Geest = Kesadaran Berbangsa - National Will = Kemauan Berbangsa - National Daad = Tindakan berbangsa.

17 APRIL 1931, Bung Karno menyampaikan pledoinya di hadapan Pengadilan Kolonial Belanda setelah mengalami 19 kali persidangan selama 4 bulan. Pembelaan tersebut tetap tidak bisa membebaskan dan segala tuntutan, maka hakim Kolonial menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara di Banceuy dan kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Pledoi Bung Karno kemudian dibukukan dalam “Indonesia Menggugat”.

MARET 1932, Bung Karno menulis nsalah Mencapai Indonesia Merdeka” di Pengalengan selatan Kota Bandung dalam majalah Fikiran Rakyat.

1 AGUSTUS 1933, Bung Karno ditangkap oleh Polisi Kolonial Belanda di rumah Moh. Husni Thamrin di Jakarta dan dijebloskan dalam penjara Sukamiskin selama 4 bulan.

17 FEBRUARI 1934, Bung Karno dibuang ke Ende, di Pulau Flores selama 4 tahun didampingi Ibu Inggit Garnasih dan putri angkat Ratna Djuwani serta Ibu Amsi (mertua), berangkat dengan Kapal “Van Reibeeck”. Di tanah pembuangan Ende-Flores selama 4 tahun ini, Bung Karno banyak menulis artikel tentang Islam yang ditujukan kepada A. Hasan, guru ‘Persatuan Islam” di Bandung. Kemudian sebanyak 12 surat tersebut diterbitkan dengan judul “Surat-Surat Islam dari Ende”.

14 FEBRUARI 1938, Berdasarkan besluit Pemerintah Kolonial Belanda tertanggal 14 Februari 1938, pembuangan Bung Karno dipindah ke Bengkulu. Sesampai di Bengkulu. Bung Karno menjadi Ketua Pengajaran Muhamadiyah Daerah Bengkulu.

9 JULI 1942, Ketika ada tanda-tanda Jepang mendarat, rencananya Bung Karno akan dilarikan ke Padang, kemudian dibawa lagi ke Australia oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah Jepang mendarat dan berhasil merebut Bung Karno, maka dikembalikan ke Jakarta tanggal 9 Juli 1942. Maka berakhirlah masa pembuangan Bung Karno oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

9 MARET 1943, Bung Karno bersama Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan KH Mas Mansur memimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera) sebagai sarana taktis untuk menyusun tenaga dan kekuatan rakyat terlatih dalam merebut Kemerdekaan dari Jepang.

JUNI 1943, Bung Karno menikah dengan Fatmawati.

I JUNI 1945, Bung Karno berpidato dalam Sidang Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di gedung Pejambon Jakarta. Dalam pidato tersebut, Bung Karno mengemukakan gagasan Philosofiche Gronslaag yang digali dan sosio cultural bangsa sendiri sebagat dasar Indonesia Merdeka, Sejak itu pula Bung Karno dikenal sebagai Penggali Pancasila.

8 JUNI 1945, Bung Karno dipilih sebagai Ketua Dokuritsu Zyunbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Atas kewenangannya itu Bung Karno merubah anggota PPKI dan 21 orang menjadi 27 orang dengan maksud untuk ingin mengubah lembaga buatan Jepang menjadi lembaga bersifat Nasional yang mencerminkan perwakilan nusantara.

10 JULI 1945, Bung Karno memimpin sidang panitia kecil BPUPKI ke II bertempat di rumah Bung Karno untuk menyusun Konstitusi Negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

15 AGUSTUS 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh dan Adam Malik, dan dilarikan ke Rengasdengklok untuk didesak segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesta saat itu juga. Setelah terjadi perdebatan yang cukup menegangkan dan berakhir dengan persesuaian pendapat, maka Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Jakarta.

17 AGUSTUS 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mewakili seiuruh rakyat Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tepat hari Jumat Legi pukul 10.00 WIB di Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan disiarkan melalui Kantor Besar Radio Domei. Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar diiringi lagu “Indonesia Raya”. Sejak hari itu Bung Karno dan Bung Hatta disebut sebagai “Proklamator Kemerdekaan Indonesia “.

18 AGUSTUS 1945, PPKI mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden (berdasarkan Aturan Peralihan, pasal 3 UUD 1945) dan dalam melaksanakan jabatannya dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP).

5 OKTOBER 1945, Dekrit Presiden untuk membentuk angkatan perang. Maka pemerintah menugaskan kepada Mayor Urip Sumohardjo untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) serta mengangkat Sodanco Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat, namun tidak pernah hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Akhir Desember 1945, tentara Belanda memasuki Jakarta, maka Bung Karno dan Bung Hatta secara rahasia berangkat dari Jakarta ke Jogjakarta dengan naik kereta pada malam hari (belakang rumah Bung Karno ada rel kereta api) dengan dasar pertimbangan bahwa resiko mempertahankan pusat pemerintahan terlalu besar, maka diputuskan pusat pemerintahan dipindah ke Jogjakarta.

18 SEPTEMBER 1948, Pemberontakan PKI meletus di Madiun dibawah pimpinan Muso yang ingin mendirikan Pemerintahan Komunis Sovyet di Indonesia, maka Bung Karno menyerukan kepada masyarakat melalui radio untuk memilih pemimpinnya “Soekarno — Hatta atau Muso dan PKI-nya”. Akhirnya rakyat menjatuhkan pilihannya kepada Soekarno — Hatta.

Pada Oktober 1948, Divisi Siliwangi di bawah pimpinan AH Nasution berhasil memadamkan pemberontakan dan Muso mati dalam pertempuran kecil.

19 DESEMBER 1948, Agresi Militer Belanda ke II, Jogjakarta diduduki Belanda.

22 Desember 1948, pukul 07.00, Kolonel Van Langen menangkap Bung Karno, H. Agus Salim dan Sutan Syahril dibawa ke Medan. sedangkan Bung Hatta, Mr. Moh. Roem, Mr. All Sastro Amijoyo, Mr Gafar Pringgodikdo, Mr. Assaat dan Komodor Suria Darma dilarikan ke Bangka. Dalam perjalanan dari Istana Jogjakarta sampai ke Prapat (Sumatera Utara), Bung Karno mengalami tiga kali usaha pembunuhan terhadap dirinya, yaitu: • Menurut pengakuan Kapten Vosfeiet, sopir Jeep yang diperintah oleh Jenderal Spoor, Panglima Besar tentara Belanda: “DaIam perjalanan dan Istana menuju Maguwo, Bung Karno dinaikkan jeep terbuka. tanpa borgol dan berjalan pelan”, dimaksudkan agar Bung Karno punya kesempatan melarikan diri dan akan ditembak mati. “ • Menurut pengakuan Mr Yoseph Marie Antoim Habert Luns, mantan Menteri Luar Negeri Belanda dan Sekjen NATO: “Dalam perjalanan udara dari Maguwo ke Medan, Bung Karno akan dibunuh dengan cara dilemparkan dari kapal udara • Kesaksian juru masak (perempuan) para tawanan Brastagi mendapat perintah dari opsir bahwa besok pagi tidak perlu memasak untuk para tawanan, sebab besok pagi Bung Karno dan teman-temannya akan menjalani eksekusi tembak mati. Karena Belanda menganggap bahwa untuk menghancurkan Republik Indonesia harus melenyapkan Soekarno lebih dahulu. Malam harinya rakyat Brastagi menyusun gerilya untuk membebaskan Bung Karno, tapi upaya tersebut sudah diketahui oleh tentara Belanda, maka Bung Karno dibawa lari oleh Algojo Belanda menuju Prapat.

6 JULI 1949, Bung Karno dan pemimpin lainnya dikembalikan oleh Belanda ke Jogjakarta setelah melalui perjanjian ‘Roem — Royen Statements’

28 DESEMBER 1949, Bung Karno bersama rombongan kembali ke Jakarta dengan 2 pesawat Dakota (yang salah satunya merupakan sumbangan rakyat Aceh), mendarat di Kemayoran sekitar pukul 11.30 WIB. dengan diiringi bendera asli proklamasi. Rombongan menuju Istana Negara dan mulai saat itu Ibu Kota kembali ke Jakarta.

7 JULI 1953, Bung Karno menikah dengan Ibu Hartini.

18 APRIL 1955, Bung Karno menyampaikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika ke I di Bandung dengan judul Asia Baru dan Afrika Baru”.

JULI 1955, Bung Karno naik Haji ke Tanah Suci.

21 FEBRUARI 1957, Pidato Presiden di Istana Negara tentang Konsepsi yang menolak demokrasi liberal karena melahirkan tirani minoritas dan mayoritas, yang dikehendaki adalah demokrasi terpimpin oleh nilai-nilai yang berakar pada masyarakat Indonesia. Ekses dan sikap politik tersebut, dan kelompok reaksioner mengadakan upaya pembunuhan terhadap Bung Karno dengan cara penembakan di Hari Raya Idul Adha dan geranat meledak di Cikini.

30 SEPTEMBER 1960, Bung Karno pidato di depan Sidang Umum PBB di New York — Amerika Serikat dalam judul “To Build The World A New” yang menawarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar piagam PBB.

19 DESEMBER 1961, Presiden Soekarno memberikan Komando Pembebasan lrian Barat yang dikenal dengan nama “Tri Komando Rakyat” (Trikora) pada rapat umum di Jogjakarta yang berisikan: 1. Gagalkan pembentukan Negara “Papua” bikinan Kolonial Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Atas komando tersebut, wilayah Irian Barat yang mempunyai luas beberapa kali Pulau Jawa dalam waktu 1 tahun, 4 bulan, 13 hari sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

3 MARET 1962, Menikah dengan Ratna Sari Dewi, (Naoko Nemoto).

3 MEI 1964, Komando Dwi Kora.

11 MARET 1966, Presiden Soekarno memberikan perintah (Supersemar) kepada menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto untuk: 1. Mengambil segera tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan kewibawaan pimpinan, Presiden /Panglima Tertinggi /Pimpinan Besar Revolusi /Mandataris MPR, untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan Panglima Angkatan lainnya dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.

7 MARET 1967, Kekuasaan Pemerintahan Bung Karno dipreteli oleh Tap. MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967, secara hukum TAP tersebut mempunyat kelemahan yang serius, karena seseorang yang belum atau ttdak terbukti kesalahannya tetapi hak-haknya dicabut dan tidak dikembalikan. Ironis, seorang Bapak yang menghabiskan waktunya dan mempertaruhkan seluruh hidupnya bagi kemerdekaan bangsanya, harus mengakhiri hidupnya di Tahanan Negara oleh bangsanya sendiri.

21 JUNI 1970, Han Minggu Pahing pukul 19.00 Bung Karno menghembuskan nafasnya yang terakhir di RS Gatot Subroto, setelah sekian lama mendenita sakit dan dikarantina di Wisma Yaso. “Innalillahi Wainna Illaihi Roji’un”. Telah pulang Bapak Bangsa Indonesia ke Rahmatullah dan kini tugas kita semua menjaga negeri ini selama-lamanya

Read More

Riwayat singkat Bung Hatta

12 Agustus 1902, Lahir di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.

Tahun 1916, Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond. Pada saat itu timb

ul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, dan Jong Ambon.

Tahun 1921, Hatta tiba di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging.

Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

17 Januari 1926, Hatta terpilih menjadi Ketua PI. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul "Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen"--Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif.

10-15 Pebruari 1927, Hatta dan pergerakan nasional Indonesia mendapat pengalaman penting di Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu.

22 Maret 1928, Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojoadiningrat, oleh mahkamah pengadilan di Den Haag keempatnya dibebaskan dari segala tuduhan. Sebelumnya mereka dipenjara selama lima setengah bulan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama "Indonesia Vrij", dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka.

Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.

Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta.

Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Februari 1934, setelah Soekarno dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.

Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira.

Januari 1936, keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.

8 Desember 1942, pidato yang diucapkannya di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."

Awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.

16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.

17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.

18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.

Tanggal l8 Nopember 1945, Hatta menikahi dengan Rahmi Rachim di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah.

Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.

27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.

17 Juli 1953, dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).

Tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”.

Tahun 1960, Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.

Tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.

Tanggal 14 Maret 1980, Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada keesokan harinya.

Read More

Riwayat Singkat Tan Malaka

1897: Lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat

1913: Belajar di Belanda

1919: Kembali ke Indonesia dan mengajar kuli-kuli kontrak di Perusahaan Sanembah, Sumatera Timur.

1921: Pergi ke Jawa dan bergabung dengan Semaun di Semarang. Ia memimpin sekolah anak-anak anggota PKI , dan di akhir tahun, ia diangkat sebagai salah satu ketua PKI pada kongres PKI ke-8.

1922: Ditangkap dan dibuang ke luar negeri oleh pemerintah kolonial. Tan Malaka pergi ke Belanda, dan terpilih sebagai wakil Partai Komunis Belanda dalam parlemen Belanda. Ia gagal menjadi anggota karena usianya yang belum memenuhi syarat.

1923: Terpilih sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Akhir tahun itu juga, Tan Malaka mendirikan markas besar di Kanton,Cina.

1925: Mulai didera sakit paru-paru. Ia pergi ke Filipina untuk beristirahat sebentar. Ia kemudian mendengar rencana perlawanan bersenjata PKI dan coba untuk membatalkannya kendati gagal.

1927: Mendirikan Partai Republik Indonesia/PARI di Bangkok.

1928: Ikut Kongres Komintern ke-6 di Moskwa dan menentang tesis Bukharin yang menyerukan kerjasama kaum komunis dengan kaum borjuasi nasional.

1932: Ditahan polisi Inggris di Hongkong. Menjadi guru selama di Hongkong.

1937: Pindah ke Singapura. Sembari menjaga kontak dengan para aktivis di Jawa, Tan Malaka lagi-lagi menjadi guru.

1942: Tiba kembali di Jawa. Tinggal di daerah Cililitan. Madilog mulai ditulis.

1943: Menjadi kuli di daerah Bayah, Banten.

Agustus 1945 : Muncul kembali di Jakarta.

September 1945 : Tan Malaka, bersama Sukiman, Sjahrir dan Wongsonegoro, diberi mandat oleh Soekarno untuk meneruskan perjuangan jika dirinya berhalangan. Mandat ini masyhur dengan sebutan Surat Wasiat Soekarno.

November 1945 : Mendeklarasikan organ Persatoean Perdjoeangan. Pada bulan itu juga, Tan Malaka datang ke Surabaya dan terlibat dalam sejumlah pertempuran dengan tentara Sekutu.

Januari 1946 : Madilog beredar stensilan dari tangan ke tangan.

3 Juli 1946 : Sjahrir diculik. Tan Malaka dituduh sebagai otaknya. Ia kemudian ditangkap.

September 1948 : Dibebaskan dari penjara dengan maksud bisa ikut mendinginkan suasana yang panas akibat Kudeta Madiun 1948.

19 Juli 1949 : Ditembak mati di tepi sungai Brantas oleh sebuah kesatuan tentara dari Kodam Brawijaya.

Read More

Hak Siar ISL musim 2011-2012 Ternyata Hanya Dibeli ANTV Rp 5 milyar.

Apa yang diberitakan selama ini, bahwa ANTV membeli hak siar untuk kompetisi ISL musim 2011-2012 sebesar Rp. 130 milyar, ternyata hanya sekedar pembohongan publik. Fakta yang didapatkan sungguh mengejutkan, ANTV membeli hak siar kompetisi tersebut hanya sebesar Rp. 5 milyar.

 Hal ini terungkap dalam laporan keuangan Viva Grup tahun pembukuan 2011. Dalam dokumen tersebut, disebutkan, pada tanggal 17 November 2011, CAT (Cakrawala Andalas Televisi) menandatangani perjanjian dengan PT Liga Indonesia atas hak siar kompetisi sepakbola liga Indonesia untuk musim 2011-2012. Perjanjian ini mengharuskan CAT membayar hak siar kompetisi sepakbola sebesar Rp.  5 miliar. Sementara itu, masih pada tanggal yang sama,  AGM (Asia Global Media, anak usaha Viva Grup) menandatangani perjanjian dengan PT Liga Indonesia atas pengelolaan manfaat sponsorship kompetisi sepakbola liga Indonesia untuk musim 2011-2012. Perjanjian ini mengharuskan AGM membayar biaya sponsor sebesar Rp. 115 miliar.

 

Dengan besar hak siar yang hanya Rp. 5 milyar, berapa yang akan didapat oleh klub-klub ISL? Andai tiap klub ISL mendapat porsi yang sama dalam hak siarnya, maka mereka hanya akan mendapatkan dana hak siar cuma sebesar Rp. 277 juta. Sedangkan uang sponsorship dari AGM akan masuk kas PT. Liga Indonesia sendiri. Dari uang sponsorship itulah PT. Liga Indonesia menjalankan roda kompetisi, termasuk pembayaran perangkat pertandingan dan hadiah.

 

Karena itulah wajar, jika saat itu pengurus PSSI yang baru menghentikan kerjasama dengan ANTV karena pembelian hak siar yang tidak wajar. Bahkan, ancaman ANTV yang akan melaporkan pemutusan secara sepihak kontrak hak siar tersebut sampai saat ini belum ada kabar lanjutannya. Karena itulah PSSI kemudian memberikan hak siar IPL pada MNC Grup yang berani membayar lebih. Bahkan, kompensasi hak siar tersebut sudah dibagikan pada klub IPL masing-masing sebesar Rp. 1 milyar untuk tiap klub.

http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/08/11/hak-siar-isl-ternyata-hanya-dibeli-antv-rp-5-milyar/

Read More

Rekayasa Kasus Antasari, Fakta Kejahatan Dibalik Pembunuhan Nasrudin

Kasus Antasari Azhar disebut-sebut merupakan bagian dari sebuah SKENARIO pembenaman sebuah kasus yang melibatkan pejabat tinggi Negara dan konglomerat hitam. Antasari Azhar dikenal cukup berani dalam melawan korupsi, sudah begitu banyak orang yang dipenjarakan sejak Antasari Azhar menjabat sebagai Ketua KPK, tak terkecuali ‘Aulia Pohan’ besan Presiden pun ia jebloskan ke penjara.

Antasari dituding sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negeri Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap Antasari. Dalam perjalanan kasusnya, banyak sekali kejanggalan-kejanggaln yang kita lihat mulai dari proses penyidikan sampai pada putusan. Meski perkara kasasi Antasari Azhar sudah divonis, namun kasus hukum yang penuh dengan nuansa politik ini terus bergulir dan semakin membesar bagaikan bola salju. Pertanyaannya, Benarkah Antasari Azhar terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ?

Baiklah, mari kita mulai dengan membaca terlebih dulu kutipan artikel yang ditulis oleh seorang yang mengaku bernama Rina Dewreight pada tanggal 12 November 2009, melalui situsnya. Artikel ini sempat ramai dibicarakan dan dianggap FITNAH, sebab penulis tidak menampakkan jati dirinya. Walaupun demikian, isi tulisannya cukup mengarah tajam. Jika kita ikuti perkembangan terakhir kasus Antasar Azhar dari berbagai media online maupun cetak, artikel Rina Dewreight menjadi informasi penting yang tidak bisa kita abaikan begitu saja dan bisa jadi BENAR. Sebagai bahan pertimbangan, tidak ada salahnya kita baca kembali….. Berikut artikelnya:
Fakta di Balik Kriminalisasi KPK, dan Keterlibatan SBY

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa Pohan, suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk “melenyapkan” Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya].

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk “menghabisi Antasari “ adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan menggusur Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu “hitam”, namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-jadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan “alat” untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya (saat itu) akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi PT RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari, mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus “dipaksa KPK”. Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait dengan “terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga Nasrudin.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.

Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra, termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan…

Fakta di Balik Kriminalisasi KPK, dan Keterlibatan SBY
November 12, 2009

Oleh : Rina Dewreight

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk “melenyapkan” Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya].

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk “menghabisi Antasari “ adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan menggusur Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu “hitam”, namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan “alat” untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi PT RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari, mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus “dipaksa KPK”. Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait dengan “terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga Nasrudin.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.

Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.

Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Nah saat melakukan berbagai penyadapan, nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sammpoerna sebesar Rp 10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau 180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara melalui Century oleh inner cycle SBY.

Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.

Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap (dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.

Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media, SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung, Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY (pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP. Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang paling besar.

https://www.facebook.com/groups/209444609076256/permalink/451790708174977/

Read More

Keluarga Curiga Niat Suwandi, Pejalan Kaki Lapindo

Sidoarjo - Keluarga pejalan kaki Porong-Jakarta Hari Suwandi kaget melihat perubahan sikap Hari. "Saya kaget melihat di televisi TV One, Rabu malam, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu keinginannya sendiri," kata Novi, salah seorang keluarganya, Jumat, 27 Juli 2012.

Ia mengatakan sebenarnya sejak awal telah melarang Hari melakukan jalan kaki karena curiga niatnya hanya untuk mendapatkan uang. "Ini masalah sensitif, saya tidak mau bicara banyak," ujar dia.

Menurut dia, sejak Hari berangkat ke Jakarta hingga saat ini, dirinya tidak pernah berkomunikasi. "Belum tahu sekarang masih di Jakarta atau sudah di Sidoarjo. Saya tidak melakukan komunikasi, baik mulai dia jalan kaki hingga saat ini. Saya memantau dari media dan jejaring sosial," ujarnya.

Hari Suwandi adalah korban lumpur yang rumah dan tanahnya di Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, terendam semburan lumpur Lapindo pada 2006 lalu. Alat kerjanya, yaitu empat mesin jahit dan bahan-bahan kulit dompet dan tas, turut terendam ganasnya luapan lumpur. Ia mendapat ganti rugi kurang lebih Rp 140 juta untuk rumah dan tanah yang tenggelam. Semua ganti rugi itu telah dibayar lunas oleh Minarak Lapindo Jaya.

Namun berkali-kali Hari menegaskan ganti rugi itu tidak cukup mengembalikan masa lalunya. Bapak tiga anak dan kakek empat cucu ini kehilangan mata pencaharian sebagai pembuat dompet dan tas, demikian juga istrinya yang bekerja pada industri mebel rotan. Hari, yang sebelumnya mempunyai empat karyawan untuk industri kecil-kecilan, kini terlunta-lunta karena kesulitan mendapat pekerjaan dan modal. Ia kini pun tinggal di rumah separuh jadi dengan atap asbes yang tanahnya masih sewa.

Berbagai musibah pun menimpa keluarganya setelah rumah dan asetnya tenggelam. Pembayaran ganti rugi sebesar Rp 40 juta yang dibawa istri dan anaknya saat naik kendaraan umum raib tak berbekas dirampok dengan memakai gendam. Satu-satunya harta yang masih tersisa, yaitu sepeda motor, pun dikemplang tetangganya sendiri.

"Niat jalan kaki itu dari dirinya sendiri, nggak ada yang bisikin. Semua anak-anaknya menangis agar ia mengurungkan niatnya untuk jalan kaki ke Jakarta. Tapi dia kekeuh karena ini jihad katanya," tutur istri Hari, Sri Batih, 44 tahun, sembari menangis sesenggukan saat dijumpai di rumahnya di Kejaksen, Tulangan, Sidoarjo, pada pertengahan Juni lalu.

Satu hari menjelang kedatangannya di Jakarta, Hari mengatakan, "Saya akan tetap bertahan di Jakarta sampai bisa bertemu dengan SBY dan Aburizal Bakrie. Saya berjuang bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk anak cucu saya dan korban Porong lainnya. Doakan saya, Mbak."

Namun, tampaknya kata-kata tersebut tinggal kenangan karena Hari pun raib tanpa bisa dihubungi wartawan atau rekan-rekannya setelah muncul di salah satu televisi nasional.

Kompas.com

Read More

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Simulator SIM, Supervisi Tetap di KPK

Jakarta Polri telah menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Namun Polri harus menghormati wewenang supervisi terhadap kasus di Korlantas Polri ini tetap di KPK.

"Berdasar Undang-undang kan KPK bisa mengambil alih penyidikan yang sudah dilakukan institusi penegak hukum yang lain. Tetapi KPK juga bisa bekerjasama. Jadi kalaupun bekerjasama tapi penyidikan itu tetap supervisi daripada KPK," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Kamis (2/8/2012)

Karena itu sekalipun polisi sudah menetapkan 4 tersangka, tetap harus berkoordinasi dengan KPK. Tentu polisi yang sudah menunjukkan niatnya mengungkap kasus ini patut dihargai.

"Jadi kalau misalnya seperti polisi sekarang sudah menetapkan 4 tersangka, itu tentu adalah polisi tidak mau dianggap menutupi kasus itu dan itulah harapan masyarakat selama ini agar polisi dan KPK bersinergi untuk memberantas kasus korupsi di Korlantas," papar Martin.

KPK, menurut Martin, membutuhkan sedikit bantuan polisi. Karena penyidik KPK jumlahnya memang tidak memadai.

"Sebab memang tenaga penyidik di KPK itu terbatas jumlahnya. Karena penyidik di KPK itu orang-orang polisi juga. Jadi sinergi antara polisi dan KPK memang diharapkan bisa menuntaskan ini. Jadi sinergi antara polisi dan KPK bisa menuntaskan kasus simulator ini. Ini contoh ya baik, ke depan dalam penyidikan kasus yang lain polisi harus bisa bersinergi dengan KPK,"tegasnya.

Polri resmi menetapkan 4 tersangka kasus simulator SIM. Polri sebelumnya sudah memeriksa 33 saksi.

"Penyidik Tipikor Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pangadaan Driving Simulator Korps Lantas," kata Karo Penmas Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar dalam keterangannya, Rabu (1/8/12)

http://news.detik.com/read/2012/08/02/044912/1980945/10/polri-tetapkan-4-tersangka-kasus-simulator-sim-supervisi-tetap-di-kpk?n991101605

Read More

Hari Suwandi Sempat Diberi Uang Rp1 Juta oleh Anggota DPR

JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR, Indah Kurnia, merasa tidak kaget dengan perubahan sikap Hari Suwandi, Korban lumpur Lapindo yang melakukan aksi jalan kaki dari Porong menuju Jakarta.

Indah merupakan anggota DPR asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Jawa Timur yang sempat menemui Hari ketika Pria yang tinggal di Desa Kedung Bendo RT 08 RW 03, Tanggulangin, Sidoarjo itu mengunjungi DPR.

Bahkan, Indah pula yang mengantar Hari saat akan memulai aksi berjalan kaki di Porong Sidoarjo, 14 Juni 2012 silam. “Biarkan saja, kalau dia sekarang menghentikan aksi, saya tidak tahu menahu soal itu,” kata Indah saat dihubungi Okezone, Kamis (26/7/2012).

Indah juga membantah bila dia yang menyuruh Hari untuk melakukan aksi jalan kaki. “Namanya saja wakil rakyat, kemudian ada warga yang meminta, maka ketika itu saya temui, bahkan saya memberikan uang kepadanya,” kata Indah.

Diakui Indah, saat akan memulai perjalanan itu, dia menyerahkan uang sekira Rp 1 juta untuk Hari. “Tapi yang menerima bukan Hari, tapi Paring, orang di Sidoarjo yang menghubungi saya, temannya Hari, saya kenal Hari dari Paring,” kata Indah.

Tak hanya itu, setibanya di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2012, Indah juga sempat menemui Hari. Indah pula yang membawa Hari bertemu dengan dengan salah satu Pimpinan DPR, Pramono Anung. “Saat itu dia bilang menghabiskan sembilan sandal, ya sudah sebagai wakil rakyat saya juga tentunya peduli, saya juga membelikan dia makan siang,” katanya.

Namun, kini, sikap Hari telah mengejutkan masyarakat. Dalam sebuah wawancara di tvOne dia menyatakan penyesalannya telah melakukan aksi jalan kaki. Dia juga meyakini bila pemilik Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie akan menyelesaikan ganti rugi untuk korban lumpur lapindo. “Biarkan saja, saya enggak mau mengurus soal itu,” kata Indah. 

http://news.okezone.com/read/2012/07/26/337/668942/hari-suwandi-sempat-diberi-uang-rp1-juta-oleh-anggota-dpr

Read More

Adu Kekuatan Politik di 18 Pilkada Jawa Timur

Kurang dari sepuluh bulan ke depan sejak Juli 2011- Jawa Timur bakal kembali menggelar serangkaian pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partai-partai pun mulai memanaskan kembali mesin politik mereka masing-masing. Berkaca pada hasil Pilkada di Jatim 2010-2011, PDIP-Golkar bersaing ketat menguasai Jatim, sementara partai penguasa yaitu PD ‘tak bertaring’ lagi mengeruk suara.       

“Selain Golkar, masih ada partai PDIP yang juga masih kuat dalam pertarungan politik di Jatim. Peta politik kekuatan parpol besar PDIP, Golkar dan PKB di Jatim memang bisa dibilang merata,” ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, Rabu (6/7).

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Pilkada paling dekat digelar yaitu Kota Batu. Kota Apel ini akan memasuki masa persiapan Februari 2012 dan pemungutan suaranya, September 2010.

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 9/2010, pungutan dilakukan 60 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Di Kota Batu, masa jabatan Walikota Batu Eddy Rumpoko berakhir 24 Desember 2012. Sedangkan masa persiapan, berdasarkan peraturan KPU, mulai digelar sejak 210 hari sebelum pungutan suara.  

Setelah Kota Batu berderet-deret diagendakan Pilkada Kabupaten  Probolinggo, Kab. Sampang, Bangkalan, Bojonegoro, Nganjuk, Pamekasan, Tulungagung, Pasuruan, Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso, Kota Malang, Jombang, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Madiun dan ditutup dengan Pilkada Gubernur pada 2014. Pilkada ini dijadwalkan digelar sepanjang 2012-2013.

Menurut penelusuran Surabaya Post, bercermin dari hasil Pilkada-Pilkada sebelumnya (2010-2011), drai 18 Pilkada yang digelar, parpol lama seperti PDIP, Golkar dan PKB menjadi parpol pengusung utama dan  parpol yang paling banyak menge-golkan pasangan calon kepala daerah menjadi kepala daerah.   

Berdasarkan data rekapitulasi Pilkada se-Jawa Timur 2010-2011 yang dikeluarkan KPU Jatim, baik PDIP maupun Golkar terbukti masih menjadi kendaraan politik ‘ampuh’ bagi pasangan calon kepala daerah.  

PDIP, misalnya, menjadi partai pengusung utama dalam Pilkada di 8 kabupaten/kota, seperti Kabupaten Kediri, Ngawi, Kota Blitar, Trenggalek, Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar.

Sementara, Golkar merupakan partai yang paling sukses menge-golkan pasangan calon menjadi kepala daerah (secara lengkap lihat tabel). Partai berlambang pohon beringin ini, meski menjadi partai pengusung utama hanya di tiga daerah (Gresik, Kabupaten Malang dan Ponorogo), namun Golkar menjadi partai pendukung di 7 kabupaten atau kota (Kediri, Ngawi, Lamongan, Situbondo, Jember, Kota Pasuruan, dan Blitar). Total ada 10 kepala daerah yang diusung maupun didukung Golkar bersama dengan parpol lain sukses dalam pemilu. 

Sekadar diketahui, pengusung di sini artinya partai tersebut sejak awal memang sudah memberikan dukungan kepada calon. Sedangkan pendukung merupakan partai yang menyusul kemudian memberikan dukungan karena beberapa faktor, seperti calonnya ikut maju.

Masih berdasarkan data tersebut, selain PDIP dan Golkar, PKB juga termasuk partai yang juga termasuk paling banyak mengantarkan calon kepala daerah.

Dalam Pilkada 2010-2011, PKB menjadi pengusung utama di 4 kabupaten/kota, yakni Kab. Mojokerto, Kota Pasuruan, Sidoarjo, danTuban. Partai yang salah satunya berbasis masa para Nahdliyin ini juga menjadi pendukung di empat Pilkada, yakni Lamongan, Kota Blitar, Trenggalek, Banyuwangi.

Sedangkan partai pemenang pemilu, Demokrat, justru nyaris tak terdengar. Sebagai partai pengusung, Demokrat hanya mampu merebut Pacitan yang merupakan kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selebihnya, Demokrat hanya menjadi pengikut saja, seperti di Lamongan, Kab. Malang, dan Kab. Blitar.         

Berdasarkan data tersebut, PDIP dan PKB menjadi parpol pengusung yang sendirian sukses mengantarkan pasangan calon menjadi kepala daerah, yakni pasangan Tri Rismaharini-Bambang DH (PDIP) dan Saiful Ilah-MG Hadi Soetjipto (PKB).       

Tentang banyaknya calon kepala daerah yang partai ‘kakap’ dan sukses menjadi kepala daerah, Asfar menilai partai Golkar menjadi salah satu yang kuat dalam pertarungan politik.

Menurutnya, ada dua hal yang membuat Golkar sangat berhasil dalam mengusung setiap calon kepala daerahnya. Pertama adalah partai Golkar, selalu memiliki calon kepala daerah yang sebelumnya atau telah lama dikenal masyarakat. “Jadi peluang mengantarkan calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada cukup besar,” katanya.

Kedua, lanjut Asfar, partai Golkar adalah partai yang konsisten menggunakan cara-cara modern untuk menentukan calon-calon kepala daerahnya. “Dalam setiap menentukan calon kepala daerahnya, partai Golkar selalu menggunakan survei,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Unair, Hariadi lebih mengomentari ‘gagalnya’ Demokrat di Jawa Timur. “Koalisi yang dibangun Demokrat kurang bagus, karena walaupun kalah tapi bersaing ketat hanya terjadi di Surabaya, selebihnya tidak,” ujar Hariadi.

Ini, menurut Hariadi, menandakan Demokrat tidak cukup punya kader untuk berkompetisi dan rencana jangka panjang untuk mempersiapkan Pilkada. Karena Demokrat mempersiapkan calonnya secara dadakan, hampir dipastikan kalah dalam Pilkada. “Mereka memang tidak punya kader yang memadai, karena Demokrat ketika pemilu legislatif pemilihan suaranya tinggi bukan karena orang memilih kader dari Demokrat tetapi karena Demokrat sudah teridentifikasi dengan figur SBY” ujarnya.

Hariadi mengatakan, ke depan kekuatan lain yang patut diperhitungkan di Jatim adalah PDIP dan Golkar. PDIP cukup diperhitungkan karena di Jatim sistem pengkaderannya bagus. Sedangkan Golkar keliatan akan ada kenaikan, sekalipun bukan nomer satu tetapi diprediksi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Demikian juga dengan PKB, PKB bisa menjadi lebih penting jika PKNU bisa kembali lagi ke habitatnya yakni PKB.

Sementara, parpol-parpol mengaku mulai ancang-ancang berebut ‘daerah’ di Pilkada mendatang.  Seperti yang dikatakan DPD PDIP Jatim. Partai berlambang banteng moncong putih ini menarget memenangi 11 dari 19 Pilkada di Jatim yang bakal digelar sepanjang 2012-2013.

Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji Tjondropragolo, mengatakan dari 11 Pilkada yang ditarget menang, 9 di antaranya adalah kabupaten dan kota yang saat ini dipimpin kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan.

Untuk diketahui 9 daerah itu adalah Kabupaten Magetan, Nganjuk, Jombang, Tulungagung, dan Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. “Ada kemungkinan target bisa berubah melihat situasi,” ujarnya.

Berbeda dengan Demokrat, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo masih enggan membeberkan target meski pihaknya sudah melakukan persiapan ke arah sana. “Belum ada target, yang jelas kita cek betul persiapannya seperti apa, itu yang paling penting,” ujar Soekarwo ditemui di gedung DPRD Jatim, Selasa (5/7).

Sementara, Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jatim Gatot Sudjito mengatakan Golkar masih akan menunggu hasil survei sebelum pertarungan dalam Pilkada dimulai. Hasil survei itu nantinya akan menunjukkan bagaimana langkah Golkar dalam menghadapi Pilkada. Apakah menjadi partai pengusung atau partai pendukung.“Sejauh ini kami masih menungu hasil survei itu, yang jelas hasil survei itu akan dijadikan patokan kami dalam menentukan dukungan,” kata Gatot, Rabu (6/7).

Setidaknya, di wilayah Jatim Golkar berkeinginan untuk mempertahankan daerah yang memiliki kepala daerah dari kadernya. Sejauh ini ada sebelas daerah yang kepala daerahnya merupakan kader Golkar. Sebut saja Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, Situbondo, Ponorogo, Lamongan, Pasuruan, Kediri, Banyuwangi, Blitar, Pamekasan, Sampang.

Ia meyakini daerah yang sudah diduduki oleh kader dari Golkar akan tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai Kepala Daerah. Ia mengatakan penentuan calon kepala daerah dari Golkar ditentukan beberapa faktor.

Faktor pertama adalah kemungkinan terpilih atau elektabilitasnya. Semakin strategis calon yang memiliki tingkat elektabilitas akan semakin didukung oelh Golkar. Selain itu, Gatot juga tidak memungkiri kekuatan finansial atau keuangan menjadi salah satu motor untuk bisa memenangkan diri dalam Pilkada.“Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana bisa menerjemahkan suara rakyat. Kami tetap berpedoman bahwa suara Golkar adalah suara rakyat,” tuturnya.

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=de40a4eeb132b3038134587373bd0bdd&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Read More

Korban Lapindo, Korban Eksploitasi LSM Hitam

Perjalanan Hari Suwandi ke Jakarta untuk bertemu dan mengadu kepada Presiden SBY belum terlaksana.

Hari Suwandi

Korban Lapindo banyak di jadikan alat dan korban eksploitasi LSM-LSM Hitam yang mengatasnamakan KEPEDULIAN. dibalik itu semua tersembunyi muatan dan kepentingan pribadi serta tujuan politis.

Read More